Hal lain yang akan memengaruhi strategin rekomendasi adalah terkait dengan rumpun hak asasi manusia. Terdapat kategori rekomendasi yang masuk dalam rumpun hak sipil dan politik, misalnya penghapusan atas diskriminasi dan reformasi atas sistem pidana nasional maka pemerintah wajib melaksanakannya secara serta merta dan tanpa penundaan. Hal ini mengingat non diskirminasi sebagai prinsip HAM yang wajib dilakukan oleh negara seketika, baik melalui langkah pasif atau tidak melakukan intervensi, ataupun melalui langkah untuk melindungi seseorang atau kelompok orang dari diskriminasi. Sedangkan untuk kategori yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara wajib memaksimalkan sumber dayanya secara bertahap dan progresif, melalui langkah administratif, anggaran, legislatif, dan yudikatif, termasuk melalui kerja sama internasional. Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif, kolaboratif, dan partisipatif dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung. Indonesia dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung tersebut memerlukan adanya koordinasi serta sosialisasi secara horizontal di antara kementerian/lembaga negara di pusat dan vertikal dengan pemerintahan di daerah yang terdiri atas pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil. 5