MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
penting khususnya di Kota Kuala Lumpur senantiasa dilengkapi dengan aksesibilitas
baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Praktik diskriminasi dan marjinalisasi
terhadap PD dalam layanan pendidikan dan recruitment tenaga kerja di Negeri Jiran
ini, merupakan fenomena langka. Sehingga tidak heran jika figur yang menduduki
jabatan penting dalam forum internasional mengenai PD dewasa ini cukup
banyak yang berasal dari Malaysia.
Lalu, bagaimana dengan proses pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan
bagi PD di Indonesia? Pada setiap pertemuan dengan tokoh PD di Malaysia dan
Jepang, saya menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dan pembangunan
kesejahteraan bagi PD di Indonesia sangat memilukan sekaligus memalukan.
Jangankan untuk mendapat alokasi budgeting, diberi apresiasi dalam dunia
pendidikan dan ketenagakerjaan saja sulitnya minta ampun. Bahkan, pernah
dalam suatu pertemuan, saya berkelakar: “Sendainya saya bisa memperbaharui
kelahiran saya, maka saya ingin lahir di Jepang atau Malaysia dan bukan Indonesia,”
keluh Yehezkiel yang sehari-hari sebagai Instruktur Bahasa Inggris di SLB-A YAPTI
Makassar. (Saharuddin Daming, 2006: 12)
Penilaian serupa juga dikemukakan oleh Aden Achmad seorang tuna daksa
pengguna kursi roda asal Bandung yang mengaku sangat takjub dengan paradigma
perlakuan publik Australia yang begitu apresiatif terhadap PD. Hal itu ia rasakan
ketika menjadi duta Indonesia dalam Abilympic Internasional ke-IV di Kota
Perth-Australia pada tahun 1995 di mana dari hari pertama kedatangan hingga
pulang ke Indonesia, sebagai pemakai kursi roda, Ia merasakan hidup begitu mudah.
Mulai dari angkutan umum hingga tempat-tempat publik ia dapat mengaksesnya.
Ia cukup turun dari kursi roda saat berada dalam kamar mandi, yaitu untuk pindah
ke bangku plastik dan tentu saja, ketika mau tidur.
Lalu, saat acara pembukaan Abylimpic, banyak orang yang tidak menyandang
cacat yang menonton, termasuk anak-anak. Mereka semua tampak menghargai
keberadaan PD. Tidak berlebihan kalau Aden mengatakan bahwa selama berada
di sana ia merasa tidak cacat. Untuk menghilangkan dahaga keinginan-tahuan
tentang tren keberpihakan tata kehidupan sosial Australia terhadap PD, maka
Aden pun tidak segan-segan bertanya kepada salah seorang penonton di arena
Abylimpic. Tanpa tedeng aling-aling, sang penonton mencoba menjelaskan bahwa
Pemerintah Australia dan rakyatnya berpikir bahwa tak seorangpun di dunia ini
yang bebas dari kecacatan. Saya pun dengan kondisi fisik yang disebut normal,
sewaktu-waktu dapat tiba-tiba menjadi cacat. Sehingga tidak adil jika penyediaan
sarana aksesibilitas menunggu ada tidaknya PD ditempat itu. Bagi Saya terangnya
bahwa bila sesuatu itu aksesibel bagi PD, berarti jauh lebih akses lagi bagi non PD.
(Yudhi Dzulfadli Baihaqi, 2007: 121dan 126)
Hal sebagaimana digambarkan tersebut di atas, sebenarnya sudah banyak
diketahui dan disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat dan tokoh intelektual
Indonesia. Namun sayangnya karena secara kualitatif, sebagian masyarakat
34