EXECUTIVE SUMMARY Laporan Komnas HAM RI 2022 merupakan serta potensi pelanggaran HAM. bentuk laporan publik atas pelaksanaan fungsi Komnas HAM RI untuk mengembangkan kondisi Keterjangkauan yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi keadilan khususnya bagi kelompok marginal manusia dan meningkatkan perlindungan dan merupakan salah satu isu yang melatarbelakangi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. dihasilkannya Standar Norma dan Pengaturan hak atas akses terhadap (SNP) No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan. Tahun 2022 merupakan tahun transisi Selain itu Penanganan dan penyelesaian kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2017- pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan 2022 dimana transisi ini merupakan peristiwa hak penting untuk menghasilkan peluang dalam melatarbelakangi dihasilkannya Standar Norma merealisasikan dan Pengaturan (SNP) No. 09 tentang pemulihan mandat dalam upaya untuk mendorong pemajuan dan penegakan HAM di korban menjadi salah satu isu yang hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Indonesia. Pada 2022 Komnas HAM RI melakukan Podcast Dalam upaya pemajuan HAM, Komnas HAM Ruang Tanggap Rasa dengan isu yang sesuai telah menjalankan fungsinya dengan melakukan dengan isu prioritas diantaranya Jejak Mei antara berbagai dan Korea Selatan 1980 dan Indonesia 1998. Podcast dan ini berhasil mendapat perhatian dan diliput oleh wa- media nasional. Selain itu dilakukan juga webinar kegiatan penelitian, seperti menyusun pengkajian Standar Norma Pengaturan (SNP), serta penyebarluasan Ruang Tanggap Rasa yang mengusung tema wasan HAM. Kewajiban Negara dalam Perlindungan HakSelama tahun 2022 Komnas HAM RI telah hak Korban Pelanggaran HAM yang berat. Selain melakukan kajian podcast dan webinar, Komnas HAM RI juga terhadap melakukan workshop dalam rangka sosialisasi perubahan undang-undang nomor 19 tahun Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Salah 2016 tentang informasi transaksi elektronik (UU satu yang dilakukan adalah diseminasi SNP Hak ITE) dimana kajian tersebut membahas terkait isu Memperoleh Keadilan di lingkungan pengadilan pengaturan tindak pidana terkait rencana revisi tinggi terhadap UU ITE. Kajian tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. rancangan pengkajian diantaranya undang-undang (RUU) palangkaraya dan Kepolisian Daerah ibu kota negara (IKN) baru dalam perspektif kota iv HAM untuk membahas isu analisis terhadap Dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM aspek legislasi dan regulasi ibu kota negara (IKN) setiap tahunnya Komnas HAM RI juga memiliki Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022