Modul 2 13 Indonesia, delapan (8) di antaranya, yaitu : • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984); • Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the • • • • • • Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012); Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punish-ment (UU no. 5/1998); International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999); International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005); International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005); Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011); International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012) Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen dan sejalan dengan Paris Principles yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU no.39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The Global Alliance Of National Human Rights Institutions (GANHRI) dan telah mendapat akreditasi A dari sejak tahun 2000 sampai saat ini. Mekanisme HAM Internasional Pada dasarnya mekanisme HAM internasional diintegrasikan dalam mekanisme PBB. Sebagian besar konvensi membentuk mekanisme untuk mengawasi pelaksanaannya. Dalam beberapa konvensi (seperti halnya 13. Diunduh dari laman https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesiadan-hak-asasi-manusia, 26 April 2021. Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi “Ekspresi Seni” 53