untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak diturunkan secara eksklusif dari satu tradisi tunggal. 87. Indonesia pernah mengalami debat nasional berkepanjangan saat pembahasan UU Pornografi. Saat itu yang disasar termasuk baju daerah yang dianggap memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan tidak patut dilihat dari satu tradisi. Tentu saja terdapat keberatan dari tradisi lain. Perdebatan ini menunjukkan pembatasan dari satu ajaran moral tertentu adalah tidak sah karena akan mendiskriminasi ajaran moral dari tradisi lain. Memberlakukan pembatasan dengan beragam moralitas. 88. Contoh pembatasan yang sah berdasarkan moral adalah apabila suatu aliran keagamaan mengajarkan bahwa inses tidak masalah bahkan dianjurkan. Dalam hal ini negara perlu membatasi ajaran keyakinan ini meskipun hanya pada ajaran tersebut dan tidak serta merta melarang seluruh keyakinannya. Nilai-nilai Agama 89. Penc - pembatasan HAM, yang tidak ada didalam instrumen HAM internasional, harus dimaknai berasal dari nilai-nilai universal dalam agama-agama dan keyakinan, bukan dari ajaran agama, apalagi satu ajaran agama tertentu. Penerapan pembatasan karena alasan nilai-nilai agama dalam Pasal 28J UUD RI 1945 juga 90. Pembatasan dengan alasan nilai-nilai agama melalui keputusan dan fatwa komunitas agama atau keyakinan tertentu tidak dapat mengikat secara hukum, melainkan mengikat hanya bagi para pengikut dan pemeluk agama atau kepercayaan yang memercayainya. Keamanan 91. pembatasan HAM. Dokumen HAM Internasional mengartikan keamanan nasional sebagai ancaman terhadap suatu bangsa, wilayah, atau kemerdekaan politik 24 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan