Standar Norma Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat | 52 237. Rehabilitasi Psikososial oleh LPSK adalah sebuah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain upaya LPSK melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, dan bantuan kelangsungan pendidikan. 238. Contoh program layanan di negara lain salah satunya adalah Program kesehatan komprehensif dan/atau asuransi kesehatan nasional di Cile.171 Pemulihan Ekonomi 239. Selain dalam bentuk kompensasi atau restitusi yang diputuskan melalui pengadilan, Negara juga dapat membentuk program pemulihan ekonomi bagi korban pelanggaran HAM yang berat. 240. Beberapa negara, seperti Argentina172 dan Cile,173 memberikan pemulihan ekonomi berupa program pensiun kepada korban pelanggaran HAM. (4) Jaminan Tidak Berulang 241. Jaminan tidak berulang adalah suatu bentuk kewajiban negara untuk mengambil langkahlangkah untuk melindungi dan menjamin realisasi HAM, tidak hanya menyiratkan kewajiban umum untuk mencegah segala bentuk pelanggaran di masa depan, tetapi juga kewajiban khusus untuk mencegah terulangnya pelanggaran tertentu yang pernah terjadi.174 Reformasi Institusi 242. Reformasi Institusi adalah proses peninjauan dan penataan kembali lembaga-lembaga negara agar menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, menjaga supremasi hukum, dan bertanggung jawab kepada warganya. Institusi publik, seperti polisi, militer, dan badan peradilan, sering menjadi instrumen represi dan pelanggaran sistemik HAM. Ketika transisi menuju pemerintahan demokratis terjadi, reformasi lembaga-lembaga semacam itu sangat penting. 243. Reformasi institusi mencakup berbagai institusi, baik institusi keamanan, militer, badanbadan peradilan, maupun institusi-institusi pemerintahan, utamanya yang selama ini menjadi alat atau bagian dari terjadinya pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM yang berat. Program Pemulihan dan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Korban Pelanggaran HAM (PRAIS) dikelola oleh Kementerian Kesehatan Cile berdasarkan rekomendasi KKR Cile. PRAIS menyediakan layanan kesehatan fisik dan psikis bagi mereka yang mengalami dampak serius dari pelanggaran HAM. Lira, loc.cit. 171 Maria Jose Guembe, “Economic Reparations for Grave Human Rights Violations: The Argentinean Experience,” dalam de Grieff, op.cit., hlm. 21―54. Laporan akhir Komisi Nasional untuk Orang Hilang (the National Commission on the Disappearance of Persons/CONADEP) di Argentina mengeluarkan rekomendasi untuk menyediakan bantuan ekonomi. Anak dan/atau keluarga dari orang hilang yang terjadi selama represi mendapat bantuan berupa beasiswa, bantuan sosial, dan pekerjaan. Serta berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sosial dan keluarga akibat dari hilangnya anggota keluarga mereka. Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan adalah pemberian pensiun kepada pasangan dan anak dari korban orang hilang. 172 Pada 1992 Cile menetapkan program pensiun bulanan bagi keluarga korban pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang diidentifikasi dalam laporan KKR Cile. Pemberian pensiun dapat dilakukan atas permintaan korban. Program pensiun ini dikelola oleh the Institute of Pension Normalization. 173 174 Majelis Umum PBB, Note by the...op.cit., para 42.