Ringkasan Eksekutif
Namun, sebagian besar Jugun Ianfu Asia menolak dana pemberian AWF
tersebut dengan berbagai alasan. Seperti yang dilakukan oleh Kim Hak
Soon --- korban Jugun Ianfu dari Korea---, yang dengan tegas menyatakan
menolak dan tersinggung dengan perlakuan pemerintah Jepang yang
merendahkan tersebut. Soon menyadari bahwa strategi yang dilakukan
pemerintah Jepang ini untuk mengelak dari tanggung jawab atas dosa-dosa
perang Asia Pasiik.
Perjuangan Jugun Ianfu Indonesia lebih berat dibanding dengan Jugun Ianfu
negara lain. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak mendukung
perjuangan Jugun Ianfu Indonesia, baik dukungan berupa moril di dalam
dan diluar negeri, maupun dukungan dana kemanusiaan berupa santunan
dana kesehatan. Kenyataan ini dibuktikan dengan pernyataan resmi
Inten Suweno pada 14 November 1996 menyatakan bahwa, ”Sejak awal
pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak akan menuntut kompensasi
kepada Pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia hanya mengharapkan
Jepang mencari penyelesaian yang baik”. Melalui penyataan ini, jelas bahwa
pemerintah Indonesia hanya berpikir untuk menjaga hubungan baik dengan
pemerintah Jepang, daripada membela dan memperjuangkan hak-hak warga
negaranya yang diperlakukan tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan
dalam sistem perbudakan seksual militer Jepang tahun 1942-1945.
Bahkan pihak DPR yang seharusnya menjadi kekuatan alternatif moral selain
pihak Pemerintah Indonesia melalui surat resminya tanggal 9 Desember 1997
menyatakan bahwa persoalan Jugun Ianfu dianggap selesai berdasarkan
kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh
Menteri Luar Negeri Soebandrio dan Perdana Menteri Luar Negeri Jepang
Chiro Fujiyama 20 Januari 1958. Padahal perjanjian tersebut hanya membahas
tentang kerusakan isik akibat perang, sama sekali tidak memperhitungkan
aspek penderitaan kemanusiaan akibat perang.
xix
|