Konfl ik Agrar i a Ma sya r akat H ukum A dat Ata s W i layahnya di K awa s a n Hu ta n
14
dibukanya kembali Indorayon pada tahun 2002. Tim ini bertugas untuk
mengimplementasikan keputusan pemerintah yakni SK No. 171/
Men/2002 tentang Pemberitaan Kerja dalam Rangka Rencana
Pengoperasian Kembali PT TPL.
Saat ini (2014), empat dari 9 orang “Top Management” TPL adalah
laki-laki Batak sebagai komisaris independen, direktur, serta auditor
independen.
Selain itu, terdapat tokoh pers di Indonesia yang kerap memberikan
pernyataan dukungan terhadap Indorayon di mana tokoh tersebut
sempat menduduki wakil ketua dewan pers tahun 2006 hingga 2010.
Sementara itu, laki-laki Batak lainnya adalah mantan Bupati Kabupaten
Tapanuli Utara (kabupaten yang belakangan dipecah tiga menjadi
Kabupaten Tobasamosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli
Utara). Mantan bupati ini terkenal dengan kebijakannya yang tidak
memihak kepada warga korban Indorayon pada masa kepemimpinannya
sebagai Bupati Tapanuli Utara hingga tahun 1989. Alumni Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1966 ini pernah menduduki
jabatan wakil Gubernur Sumatra Utara tahun 1999, dan anggota DPRD
Sumatra Utara tahun 2005.3
Terdapat juga beberapa akademisi seperti alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Sisingamangaraja Medan yang meniti karir sejak awal di
Indorayon sebagai garis depan memastikan pasokan kayu kepada
Indorayon dari berbagai tempat, hingga pada tahun 2000 mendapat
jabatan baru sebagai koordinator suplai kayu, dan menjadi salah satu
direktur tahun 2003.4 Selain itu, ada juga alumni Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara tahun 1988, yang mengawali
kariernya dari staf Humas TPL hingga direktur.
Topeng-topeng orang Batak di jajaran manajemen TPL ini sesungguhnya
sudah berlangsung sejak lama. Ketika Indorayon resmi berhenti
sementara, TPL menyewa sekelompok pakar yang punya asal-usul
Batak, yang tergabung didalam Masyarakat Pecinta Toba Lestari (MPTL).
Di level manajemen tengah, terdapat tokoh-tokoh batak yang masuk
dalam jajaran manajemen tengah yang tidak disebutkan dalam laporan
audit. Sekadar catatan, strategi ini besar kemungkinan dipakai untuk
meredam –meski terbukti tidak berhasil - perlawanan rakyat yang
3
4
Annual Report TPL, 2012.
Ibid.