juga turut memberikan beberapa pelatihan terkait
isu-isu HAM yang sedang terjadi.
Dan keanggotan Komnas HAM RI berikutnya adalah
Global Alliance of National Human Rights Institutions
(GANHRI), yaitu merupakan koalisi NHRI sedunia berbasis di Jenewa yang berperan aktif dalam mekanisme
di PBB. Dengan bergabungnya Komnas HAM RI
menjadi anggota GANHRI memberikan kesempatan
bagi Komnas HAM RI untuk dapat berinteraksi dengan
anggota-anggota GANHRI di tingkat yang lebih luas
dan berkesempatan untuk membahas isu-isu hak asasi
manusia terkini yang sedang berkembang, Peran
GAHNRI itu sendiri menjadi sangat penting untuk
memperkuat peran NHRI dalam upaya pemajuan
dan penegakan hak asasi manusia sehingga dapat
disuarakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tugas pendukung lainnya pada bagian kerja sama
antar lembaga, persidangan dan tata usaha pimpinan
adalah pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM
RI rutin diadakan setiap bulan. Sidang Paripurna
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas
HAM RI yang dihadiri seluruh anggota Komnas
HAM RI. Sidang Paripurna menetapkan Peraturan
Tata Tertib, Program kerja, dan Mekanisme Kerja
Komnas HAM RI. Sepanjang 2018, Sidang Paripurna
dilaksanakan sebanyak 15 kali persidangan yang
menghasilkan 271 keputusan. Dan keputusan ini
ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi yang dihadiri
oleh seluruh komisioner dan pejabat struktural. Rapat
Koordinasi dilaksanakan setiap bulan dan menghasilkan
103 keputusan rapat. Selain itu, tugas pendukung
kerja-kerja kelembagaan lainnya adalah penyelenggaraan konferensi pers, press release yang ditujukan
untuk membangun relasi dengan media massa terkait
isu-isu penting. Pada 2018, terdapat 13 kali pelaksanaan konferensi pers, diantaranya adalah tentang
konferensi pers hasil penyelidikan peristiwa rumah
geudong pada 7 September 2018, Pembentukan tim
Novel Baswedan pada 9 Maret 2018, Pelanggaran
HAM yang Berat pada 4 Juni 2018 dan Pengecaman
Penembakan di Papua pada 5 Desember 2018.
55
Gambar 3.17 Komisioner Sandrayati Moniaga pada sidang HAM bersama KPAI & Komnas
Perempuan
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018