visi modernisasi Indonesia yang kemudian justru berdampak buruk bagi masyarakat lokal.31
Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk integrasi nasional dan kontrol sosial.
Penggunaan bahasa Indonesia menjadi ukuran modernisasi sebuah peradaban. Bahasa Indonesia
menjadi bahasa pembangunan dan digunakan sebagai alat politik. Hal ini nampak dari kewajiban
bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Dengan kebijakan tersebut maka ideologi dan
pembangunan bisa lebih stabil. Namun di saat yang sama hal ini juga menjadi ancaman bagi
keragaman bahasa lokal.32
Bahasa Indonesia pada masa Orde Baru dijadikan alat untuk integrasi
nasional dan kontrol sosial. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi
ukuran modernisasi sebuah peradaban. Bahasa Indonesia menjadi bahasa
pembangunan dan digunakan sebagai alat politik. Hal ini nampak dari
kewajiban bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah. Dengan kebijakan
tersebut maka ideologi dan pembangunan bisa lebih stabil. Namun di saat yang
sama hal ini juga menjadi ancaman bagi keragaman bahasa lokal.
Sejalan dengan visi modernisasi inilah maka “masyarakat terasing” dianggap sebagai
tidak modern atau belum beradab dan seringkali disebut “belum beragama”. Tradisi lokal
dianggap sebagai penghambat pembangunan sosial ekonomi. Namun tradisi lokal dimasukkan
ke dalam kerangka pembangunan untuk melegitimasi pembangunan itu sendiri. Tradisi lokal
juga kemudian dilepaskan dari latar belakang budaya menjadi sekedar ritual atau upacara.
Bahkan Soeharto memiliki idiom “agama pembangunan” dimana Hefner menggambarkan
bahwa religiusitas Indonesia terjadi di masa Orde Baru yang menekankan pada Ketuhanan
dan keyakinan untuk mengganti festival ritual yang “mahal atau mewah” dengan devosi yang
sederhana dan dengan kontrol birokrasi yang lebih ketat pada agama-agama pinggiran (rural).33
Politik Soeharto untuk membangun stabilitas dengan unifikasi (penyatuan) budaya sangat terlihat
dalam proses transmigrasi. Transmigrasi tidak saja dijadikan alat untuk mengurangi kepadatan
penduduk di Jawa, Bali dan Madura, tapi secara sosial dan kultural juga menjadi alat untuk
membangun identitas nasional dimana diharapkan identitas etnis yang berbeda-beda makin
hilang dan makin menyatu menjadi identitas nasional.34 Pada periode ini juga terjadi peminggiran
terhadap komunitas etnis Tionghoa secara lebih sistematis. Pilar kebudayaan Tionghoa benarbenar dibatasi, dan bahkan dihapus. Ketiga pilar itu adalah pers berbahasa Tionghoa, sekolahsekolah menengah Tionghoa, dan organisasi-organisasi etnis Tionghoa dihapuskan. Bahkan
di tahun 1966, seluruh warga Tionghoa disarankan menggantikan namanya menjadi nama
berlafal Indonesia.35 Selain itu upaya stigmatisasi terhadap warga etnis Tionghoa telah membuat
prasangka negatif terhadap kelompok ini menguat dan dengan mudah, mereka menjadi target
atau obyek yang bisa digunakan untuk mengontrol nasionalisme “pribumi”.
Proses asimilasi selama masa Soeharto berjalan sangat sistematis. Tidak saja pada
warga etnis Tionghoa, tapi juga pada KAT (Komunitas Adat Terpencil), kelompok kepercayaan
tradisional dan masyarakat adat yang dianggap tidak “beradab” dan menghambat pembangunan
sosial ekonomi. Selain itu Soeharto juga mengeluarkan kebijakan yang merestriksi orang untuk
31
32
33
34
35
J.Joseph Errington. Shifting Languages: Interactions and Identity in Javanese Indonesia. Cambridge University
Press, 1998.
Errington. Ibid
Brian A. Hoey. Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional Communitites through
Transmigration. Ethnology Vol. 42 No. 2 Spring 2003, p. 112
Brian A. Hoey. Ibid. p. 110-111
Leo Suryadinata. Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnis Tionghoa: dari Asimilasi ke Multikulturalisme?.
Jurnal Antropologi Indonesia 71, 2003
24
UPAYA NEGARA MENJAMIN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS
DI INDONESIA SEBUAH LAPORAN AWAL