etnisitas, bahasa atau agama yang sama. Selain itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dimana orang-orang tersebut harus mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota dari kelompok minoritas tersebut. Kesulitan dalam membangun definisi yang dapat diterima secara luas itu terletak pada keragaman situasi dimana kelompok minoritas tinggal. Beberapa dari mereka hidup bersama di satu wilayah, yang terpisah dari bagian penduduk mayoritas. Tapi yang lainnya tersebar-sebar di berbagai tempat. Beberapa kelompok minoritas memiliki identitas kolektif yang kuat dan dicatat sejarah, sedangkan yang lainnya hanya mempertahankan sebagian warisan bersama mereka. Meskipun hak-hak kelompok ini telah diakui sejak masa Perang Dunia I, namun jaminannya baru dinyatakan dalam Deklarasi UNESCO menentang Diskriminasi dalam pendidikan pada tahun 1960. Dalam Instrumen HAM Internasional yang lebih mengikat, hak-hak kelompok minoritas dijamin oleh Pasal 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR,1966), yang kemudian juga dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA,1989). Dalam perkembangannya Deklarasi mengenai Hak-hak Minoritas baru dikeluarkan pada tahun 1992. Pasal 1 dari Deklarasi memberi pengertian minoritas berdasarkan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama dan bahasa, dan membebankan kewajiban pada Negara untuk melindungi keberadaan mereka. Di Indonesia, berbagai keragaman pengertian juga terjadi. Di tingkat pemerintahan, beberapa kementerian yang tugas dan fungsinya terkait perlindungan kelompok minoritas telah melakukan berbagai upaya yang tertuang dalam berbagai kebijakan, baik berupa legislasi maupun program kerja. Beberapa Kementerian yang relevan, antara lain, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu dalam tugasnya sebagai aparatur penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), juga memuat kebijakan terkait perlindungan bagi kelompok minoritas dalam peraturan internal mereka. Hanya saja upayaupaya Institusi tersebut dalam menjalankan kewajibannya belum maksimal mengingat masingmasing kementerian atau lembaga ini memiliki perbedaan target sasaran. Selain itu mereka juga mengalami kesulitan merumuskan kebijakan karena perbedaan definisi dan/atau cakupan minoritas itu sendiri. Itulah sebabnya maka dipandang penting kebutuhan membuat definisi bersama yang bisa menjadi pijakan apa yang disebut ‘minoritas’. Pelapor Khusus beranggapan mengingat tidak mudah untuk membuat definisi tersebut dan juga tidak sederhana resiko yang mungkin terjadi jika definisi dibuat secara sembarang, maka penyusunan definisi tersebut sekurang-kurangnya dapat menyebutkan unsur-unsurnya saja. Kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan adalah: “secara leksikal, istilah ‘minoritas’ dapat dipahami secara numerik yaitu sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Tapi minoritas juga dapat dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.” Tulisan ini hendak memotret persoalan hak-hak kelompok minoritas secara lebih terperinci berdasarkan konteks sejarah, pengalaman, dan kerentanan yang dialami. Ruang lingkup kelompok minoritas yang ditawarkan untuk konteks Indonesia adalah: a. Kelompok Minoritas Ras b. Kelompok Minoritas Etnis c. Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan d. Kelompok Penyandang Disabilitas e. Kelompok Minoritas berdasarkan Identitas Jender dan Orientasi Seksual 4 UPAYA NEGARA MENJAMIN HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA SEBUAH LAPORAN AWAL