Namun jika melihat hasil catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terkait kasus agraria di bidang infrastruktur di Indonesia, jumlahnya lebih banyak lagi, ada 94 konflik (14%) pada tahun 201754. Kasus pengadaan tanah bermasalah yang paling banyak terjadi terdapat di Jawa Barat, ada sebanyak 8 kasus, kemudian Sulawesi Selatan 4 kasus. Sementara itu, jika melihat berdasarkan jenis proyek infrastrukturnya, proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangkit dan jaringan kelistrikan paling banyak bermasalah masing-masing sebanyak 8 kasus dan 7 kasus. Dua jenis proyek tersebut memerlukan pengadaan tanah dalam jumlah yang sangat luas. Gambar 2: Kasus Agraria Infrastruktur Berdasarkan Jenis dan Wilayah. Sumber: Komnas HAM, Diolah Kembali. 34 54. Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017, Catatan Akhir Tahun 2017; Reforma Agraria Di Bawah Bayangan Investasi, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, hlm. 6.