7) Ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan
8) Ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang
yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.
Basic Principles and Guidelines On Development-Based Evictions
and Displacement terutama dalam angka 60 menekankan ketentuan
bahwa ketika pengusiran tidak dapat dihindarkan, dan diperlukan untuk
promosi kesejahteraan umum, Negara melalui pemerintah harus menyediakan atau memastikan kompensasi yang adil atas kerugian apa pun
atas properti pribadi, nyata atau lainnya atau barang, termasuk hak atau
kepentingan dalam properti. Kompensasi harus diberikan untuk setiap
kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomis, sesuai dan sebanding
dengan beratnya pelanggaran dan keadaan setiap kasus, seperti: kehila
ngan nyawa atau anggota badan; gangguan fisik atau mental; kehilangan
kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan manfaat sosial; kerusakan material dan kehilangan penghasilan, termasuk hilangnya potensi
penghasilan; kerusakan moral; dan biaya yang diperlukan untuk bantuan
hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, serta layanan psikologis
dan sosial. Kompensasi uang tunai tidak boleh mengganti kompensasi
nyata dalam bentuk tanah dan sumber daya properti umum. Ketika lahan
telah diambil, penggusuran harus dikompensasi dengan tanah yang sepadan dalam kualitas, ukuran dan nilai, atau lebih baik52.
Satu hal lain yang perlu diantisipasi adalah ketika kembali ke tempat
kediaman seseorang dan pemulihan properti dan harta benda tidak
memungkinkan, pihak yang berwenang harus memberikan korban pe
ngusiran paksa, atau membantu mereka memperoleh, kompensasi yang
sesuai atau bentuk lain dari reparasi yang adil53. Dengan demikian, maka
sebetulnya berbagai ketentuan tersebut telah memberikan standar dan
petunjuk bagi pemerintah untuk bertindak dengan memenuhi seluruh
mekanisme yang diatur dan memberikan kompensasi yang adil sehingga
tidak terjadi pelanggaran HAM dalam konteks pengadaan lahan untuk
kepentingan pembangunan – termasuk dalam hal akan dilakukan pe
ngusiran paksa.
52. United Nation, Basic Principles and Guidelines On Development-Based Evictions And
Displacement Annex 1 of the Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing
as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living A/HRC/4/18, hlm. 13
53. Ibid, hlm.14
31