Prasyarat di atas dengan sederhana meminta Negara melalui pemerintah sudah sepatutnya menetapkan subjek utama yang dibangun terlebih dahulu adalah manusia, dengan demikian maka kualitas manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan harapan hidup yang menjadi fokus utama dalam pembangunan. Hal itu selaras dengan salah satu komitmen pembentukan Bangsa Indonesia melalui UUD 1945 yang bertujuan mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia47. Langkah selanjutnya adalah Negara melalui Pemerintah harus mengkreasikan atas kondisi nasional dan internasional yang mendukung realisasi hak atas pembangunan tersebut. Dengan demikian, maka pe­ rencanaan dan kerja sama seluruh stakeholders sangat diperlukan demi perwujudan pembangunan. Konsep ini memungkinkan partisipasi swasta dan kerja sama dengan pihak internasional demi mendukung pembangunan dengan tetap prasyarat utama adalah kepentingan nasio­nal. Tindakan lanjutan yang harus disiapkan adalah langkah mitigasi untuk mengeliminasi pelanggaran HAM yang masif dan keji yang terkena dampak pembangunan. Dengan demikian, kekacauan yang timbul seperti praktik kekerasan yang terutama terjadi akibat upaya pengosongan dan/atau penggusuran tidak perlu terjadi, atau bahkan dampak sosial ekonomi akibat tercerabutnya sumber kehidupan masyarakat bisa diberikan solusi yang berkeadilan (vide Pasal 5 Deklarasi Hak atas Pembangunan). Hal lain yang harus diperhatikan adalah jaminan partisipasi dan kesempatan yang setara untuk semua dalam akses terhadap sumber daya alam, pendidikan, layanan kesehatan, pangan, rumah, pekerjaan dan distribusi pendapatan yang adil. Langkah efektif harus diambil untuk memastikan perempuan memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan memfokuskan pada reformasi ekonomi dan sosial diambil untuk memberantas ketidakadilan sosial. Selain itu Negara harus mendorong partisipasi rakyat dalam segala bidang sebagai faktor penting dalam pembangunan dan realisasi dari hak asasi manusia (vide Pasal 8 Deklarasi Hak atas Pembangunan). 28 47. Agus Suntoro, Perlunya Pendekatan HAM dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, diakses dari https://nasional.kompas.com › News › Nasional