Mimin Dwi Komnas HAM RI akan melakukan Hartono konsultasi Nasional, untuk itu meminta saran dan masukan apa yang bisa dilakukan dalam konsultasi nasional. Komnas HAM RI melihat terdapat peran besar PUPR dalam proses pembangunan jalan tol dibandingkan BPN dan Pengadilan. Harapan Komnas HAM RI dari konsultasi nasional tersebut dapat mencegah permasalahanpermasalahan yang mungkin timbul dalam proses pembangunan jalan tol tidak terulang lagi. Memang pembangunan jalan tol dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Akses jalan terbuka, namun di sisi lain ada masyarakat terdampak. misalnya dengan penggantian saham. Kami belum memiliki pengalaman dalam bidang itu. Untuk penggantian lahan kami masih kesulitan. Saat ini opsi yang dipilih memilih gantirugi. Dalam Rencana Umum pihak yang terlibat yaitu Bina Marga, sedangkan dalam pengusahaan dilakukan oleh Bina Marga, dan BPJT. Sehubungan dengan hal tersebut dalam konsultasi nasional bisa diundang ketiganya. Terkait penetapan Penlok, permohonan diusulkan oleh Dirjen Bina Marga dilengkapi dengan RW Plan dan dokumen pengadaan tanah. Selanjutnya Pemda dan BPN terkait melakukan evaluasi disesuaikan dengan tata ruang. Hal| 43