41. Politik hukum UUD RI 1945 memberi kewajiban kepada pemerintah pusat/daerah untuk
menempatkan kebebasan berkumpul setiap orang sebagai suatu hak yang harus dijamin
oleh hukum. Pembatasan (limitation) dan pengurangan (derogation) atas kebebasan harus
dimaknai sebagai pengecualian dari kebebasan itu sendiri. Pembatasan harus dimaknai
dalam bingkai negara hukum (rule of law) dan demokrasi.
B. Bentuk-Bentuk Kebebasan Berkumpul
42. Konsep ‘berkumpul’ mencakup berbagai jenis berkumpul, baik di tempat umum atau
pribadi maupun statis atau bergerak. Adapun contoh-contoh pertemuan yang telah diakui
oleh mahkamah dan mekanisme internasional, yaitu demonstrasi, 13 pemogokan,14
pawai, 15aksi unjuk rasa,16 aksi duduk, 17 blokade jalan, 18 pertemuan atau rapat di tempattempat yang dimiliki secara pribadi, 19 pendudukan bangunan,20 dan pembacaan
pernyataan sikap bersama. 21
43. Kegiatan berkumpul mendadak (spontaneous assembly) merupakan suatu aktifitas
berkumpul yang terjadi dalam konteks merespon suatu tindakan dan/atau kebijakan
pemerintah yang memerlukan respon segera dan cepat. Kegiatan berkumpul mendadak
13
Lihat, Pendapat Komite Hak Asasi Manusia dalam kasus Alekseev v.
Pemerintah Federasi Rusia, 25 Oktober 2013, Doc PBB CCPR/C/109/D/1873/2009
dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam kasus
Galstyan v. Pemerintah Armenia, 15 November 2007.
14 Lihat, pendapat Komite Hak Asasi Manusia dalam kasus Gelina Youbko
v. Pemerintah Belarusia, 24 April 2014, Doc. PBB CCPR/C/110/D/1903/2009
dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam kasus
Shmushkovych v. Pemerintah Ukraina, 14 November 2013.
15
Lihat, putusan Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (EComHR) dalam kasus
Christians against Racism dan Facism v. Pemerintah Inggris, 16 Juli 1980.
16
Lihat, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
kasus Kasparov v. Pemerintah Rusia, 11 Oktober 2016.
17
Lihat, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
kasus Çiloğlu dan lainnya v. Pemerintah Turki, 6 Maret 2007.
18
Lihat, putusan Kamar Agung Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
(ECtHR) dalam kasus Kudrevičius dan lainnya v. Pemerintah Lituania, 15
Oktober 2015.
19
Lihat, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
kasus Emin Huseynov v. Pemerintah Azerbaijan, 7 Mei 2015.
20
Lihat, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
kasus Cissév. Pemerintah Prancis, 9 April 2002.
21
Lihat, putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dalam
kasus Oya Ataman v. Pemerintah Turki, 5 Desember 2006.
Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3
Tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi
10