52 Pet ik an Pembel a ja r a n I n kui r i N a si o n a l Dengar Keterangan Umum (Public Hearings) Dengar Keterangan Umum (DKU) merupakan metode yang membedakan Inkuiri Nasional dengan model penyelidikan lain yang digunakan oleh Komnas HAM dan menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan Inkuiri Nasional. Jika diibaratkan sebagai pertunjukan, dapat dikatakan DKU sebagai “panggung” dari Inkuiri Nasional ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendengarkan suara korban secara langsung berkaitan dengan pelanggaran HAM yang mereka alami. Selain itu, juga memberikan ruang bagi pengungkapan fakta-fakta peristiwa yang terjadi dan mendapatkan klarifikasi terhadap berbagai pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM dari pihak-pihak yang diadukan. Sebuah Forum DKU akan menghadirkan para korban, saksi ahli, dan pihak-pihak yang diadukan dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM. Tim Inkuiri perlu merencanakan DKU sebaik mungkin untuk memastikan agar inkuiri ini dapat mendengar segala hal yang diperlukan dari berbagai pihak yang relevan. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah jangka waktu tertentu dalam rentang kerja Inkuiri Nasional. Biasanya setelah tim data mengumpulkan informasi dan pernyataan dari para korban dan komunitasnya, kemudian Komisioner Inkuiri merencanakan DKU. Proses ini bukan hanya digunakan sebagai alat investigasi atau penyelidikan, tetapi juga menjadi alat pendidikan umum. Secara ringkas, Forum DKU ini diselenggarakan dengan tujuan, antara lain. 1. Menyediakan sebuah forum bagi korban yang mengukuhkan pengalaman mereka dan menawarkan kesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka. Forum ini memberikan dasar bagi pengakuan atas kekerasan dan/atau pelanggaran HAM yang dialami. 2. Proses pendidikan dan klarifikasi berkaitan dengan konteks, penyebab, dan dampak pelanggaran HAM yang terjadi. 3. Mengangkat kembali kasus-kasus kunci terkait dengan penyebab, dampak, dan konteks peristiwa yang terjadi serta mengenali polanya. 4. Mendorong partisipasi dan kepentingan masyarakat luas dalam proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM dan akar masalahnya. 5. Membangkitkan dukungan Umum dan momentum yang cukup untuk memastikan bahwa para pejabat daerah dan nasional harus mengambil upaya serius menangani kasus-kasus tersebut.