Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Nasional terhadap Pelanggaran HAM dengan Pola Sistematis
diperoleh dari kapasitas untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut efektif – dan
9
menghasilkan hasil-hasil yang signifikan.
3. SITUASI YANG BERUJUNG PADA PROSES PENYELIDIKAN NASIONAL
Penyelidikan nasional adalah cara yang baik untuk menangani situasi HAM kompleks yang tengah
dihadapi oleh Komnas. Meskipun Komnas dapat mengadakan dengar kesaksian publik atas
pengaduan-pengaduan perseorangan, prosesnya cukup sempit dan terbatas pada fakta-fakta spesifik
dari pengaduan tertentu. Sebaliknya, auatu penyelidikan nasional, mengatasi pola-pola pelanggaran
yang diungkapkan pengaduan dalam jumlah besar, atau informasi lain yang dialamatkan kepada
Komnas, yang memerlukan suatu pendekatan menyeluruh.
Penyelidikan nasional mengatasi situasi pelanggaran HAM yang mempengaruhi seluruh negeri atau
bagian signifikan dari negeri tersebut. Ini adalah sebuah dimensi ruang. Ada pula dimensi waktu. Suatu
penyelidikan nasional merupakan alat yang baik untuk menangani sebuah pola historis dari
pelanggaran—pelanggaran HAM, seperti praktik-praktik yang telah melekat selama bertahun-tahun
atau beberapa dekade dalam sejarah dan budaya sebuah negara dan hal tersebut sangat sulit untuk
diinvestigasi berdasarkan aksi-aksi perseorangan secara terpisah.
Kerumitan dari situasi yang diinvestigasi memerlukan adanya tanggapan dari pihak-pihak yang
berbeda, tidak hanya Pemerintah. Proses penyelidikan nasional memungkinkan adanya identifikasi dari
semua yang mempunyai peran di masa lalu, masa kini atau masa depan yang berhubungan dengan
situasi atau tanggung jawab terhadap penyebab atau konsekuensinya. Dengan demikian penyelidikan
memungkinkan temuan-temuan serta rekomendasi untuk dibuat, dalam kaitannya dengan semua pihak
yang berbagi tanggung jawab.
Dimensi edukasi dari proses penyelidikan nasional menjadikannya sangat bermanfaat untuk mengatasi
permasalahan HAM yang memiliki tingkat pengakuan atau penerimaan publik dan politik yang rendah.
Bahkan situasi yang dikenal luas mungkin saja tidak mendapatkan pengakuan atas dimensi HAM
mereka. Suatu penyelidikan nasional akan mengungkap seluruh dimensi dari sebuah situasi dalam hal
hukum HAM dan memberikan analisis dan rekomendasi mengenai hak-HAM. Proses publik dari
penyelidikan memastikan bahwa permasalahan itu sendiri menjadi dikenal dan dimensinya dipahami
dengan lebih baik. Penyelidikan nasional menarik perhatian media dan media dapat menampilkan profil
dari permasalahan yang sedikit diketahui dan dipahami. Dan pada akhirnya hal tersebut akan
mendorong perhatian politik yang lebih besar kepada masalah dan menaikkan tekanan demi sebuah
tanggapan yang layak dan perubahan dalam kebijakan publik dan pelaksanaannya.
Proses penyelidikan nasional juga cocok dengan pemeriksaan situasi pelanggaran hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya. Situasi-situasi semacam itu umumnya jauh lebih kompleks dibandingkan situasi
pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Seringkali terdapat lebih banyak aktor yang terlibat dan kadang
kala kekuatan sosial dan ekonomi memainkan peranan penting dalam menyebabkan terjadinya
pelanggaran dan menyulitkan aksi pemulihan sulit untuk diidentifikasi dan diterapkan. Berusaha untuk
mengenali dan meminta pertanggungjawaban dari seorang individu atau organisasi atas sebuah
pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya biasanya akan membingungkan situasi dan hanya
memberi sedikit kontribusi bagi resolusinya. Sifat yang kompleks untuk menikmati hak-hak ini
memerlukan analisis yang rinci untuk mengenali seluruh aktor yang perlu memberi kontribusi bagi
resolusi pelanggaran.
Banyak dari penyelidikan nasional yang digambarkan dalam panduan ini adalah penyelidikan terhadap
pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut mencakup hak atas layanan
kesehatan, kesehatan mental dan HAM; akses ke transportasi umum bagi para penyandang disabilitas;
pemisahan anak-anak masyarakat adat dari keluarga mereka; serta hak atas pendidikan di wilayah
pedesaan dan pedalaman.
9
"Penyelidikan Nasional (National Inquiries)" dalam Lembaga HAM Nasional di Kawasan Asia Pasifik (National Human Rights Institutions
in the Asia Pacific Region); Brian Burdekin, dan Jason Naum; 2007.
Bab 2: Konsep Penyelidikan Nasional
8