BAB II NASIONALISME Dalam pidatonya itu, Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan tersendiri, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan, sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (Lihat Tabel 1). Namun, dalam konteks ini, hal yang mendapat perhatian utama adalah gagasan sila internasionalisme. Sehubungan dengan itu, Soekarno menyebutkan dua kali dalam pidatonya berkenaan dengan kata internasional, dengan pemaknaan yang berbeda, yang kemudian muncul sebagai salah satu sila dalam usulannya. Pertama, Soekarno menyebut internasional dalam pemaknaan hukum yang memudahkan lahirnya kemerdekaan. Hukum Internasional adalah memudahkan bangsa Indonesia untuk mendirikan negaranya, yang kontradiksi dengan pandangan sekarang bahwa hukum internasional, khususnya, yang berkenaan dengan hak asasi manusia justru menyulitkan aparat negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. “...bahwa sebenarnja international recht, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdeka, tidak diadakan sjarat-sjarat jang neko-neko, jang mendjelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup untuk international recht.”17) Kedua, Soekarno menyebut kata internasional dalam kaitan dengan latarbelakang kemunculan Sila Internasional atau perikemanusiaan, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan sebagai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, bangsa dan negara ini, selain mendapat keuntungan dari hukum internasional, juga memberi penghormatan, mengadopsi dan menegakan nilai-nilai hukum internasional dengan spirit nasionalisme yang terbuka. ‘Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsabangsa. 17) Lihat Iwan Siswo, Panca Azimat Revolusi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014. Jilid I, halaman 475. 18 Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional