BAB IV D I N A M I K A L I N G K U N G A N S T R AT E G I S yang hidup diatas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, hanyalah kebangsaan Indonesia tak ada lain. Tak ada yang dapat menggantikan rasa kebangsaan.”44) Bila mengacu pada apa yang disampaikan oleh Anderson, maka nasionalisme adalah ideologi yang paling lentur, yang dengan sendirinya dapat dengan cepat mendefinisikan ulang dirinya manakala berhadapan dengan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Anderson mengatakan: “Romantisisme, demokrasi, Idealisme, Marxisme, anarkisme, bahkan belakangan fasisme, pada gilirannya juga dimengerti sebagai paham-paham yang menjangkau seluruh muka bumi dan saling menghubungkan bangsa-bangsa. Nasionalisme, unsur yang paling lentur dari semuanya, berbaur dengan segala macam filsafat global itu dengan cara yang berbedabeda pada masa yang berbeda-beda pula.”45) Jadi, apabila nasionalisme Indonesia sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan jaman lagi, maka ada sesuatu yang keliru dengan perekonstruksiannya, misalnya nasionalisme telah menjadi ideologi tertutup. Ideologi yang tertutup cenderung mengeras dalam penghadapannya dengan dinamika lingkungan strategis, yang mana hal ini menjadi tanggungjawab moral kaum intelektual dari bangsa itu sendiri. • Gatra Politik 46) Sejak Reformasi 1998, Di satu pihak, Indonesia terus membangun wujud sistem demokrasinya, yang dari segi struktural sudah memadai, tetapi dari segi kultural wujudnya sedang berproses. Oleh karena itu, demokrasi 44) Magnis-Suseno mensyaratkan bahwa, pertama, modalkebangsaan itu harus dipakai tidak dengan nasionalisme yang picik; dan kedua, tidak perlu mengkhawatirkan rakyat karena permasalahannya terletak pada elite. Magnis-Suseno. Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Halaman 186. 45) Anderson. Di Bawah Tiga Bendera. Serpong: Marjin Kiri, 2015. Halaman 2. 46) Wikipedia: “Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.” https://id.wikipedia.org/wiki/Politik Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional 85