Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan
kewajiban atas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM meliputi
lembaga di tingkat pusat maupun daerah termasuk yang sifatnya lembaga
perwakilan di tingkat lokal. Daerah dengan status kekhususan mempunyai
tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk menghormati, memenuhi, dan
melindungi hak memperoleh keadilan; khususnya bagi mereka yang rentan dan
minoritas. Atribut kekhususan, tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk
mengabaikan pelindungan hak asasi manusia bagi mereka yang harus mengikuti
mekanisme lokal dalam menyelesaikan pelanggaran hukum atau norma sosial
lainnya.
329. Mekanisme pemulihan hak baik formal maupun informal, harus memperhatikan
beberapa hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun (non-derogable rights). Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama atau
berkeyakinan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Hal ini karena hak-hak tersebut bernilai tinggi terhadap derajat martabat manusia.
Maka, proses pemulihan suatu pelanggaran hak, tidak boleh dengan cara
melanggar hak yang tidak dikurangi eksistensinya dalam keadaan apapun (nonderogable) tersebut. Sebagai gambaran, dalam proses interogasi untuk penyidikan
guna mendapatkan informasi atau pengakuan tersangka, maka penyidik tidak boleh
melakukan penyiksaan. Demikian juga dalam mekanisme informal untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat, tidak boleh dilakukan dengan cara penyiksaan atau
kekerasan yang merendahkan martabat manusia atau mengakibatkan kematian.
330. Penerapan prinsip dan norma HAM internasional dalam mekanisme formal
pemulihan hak menurut Komite HAM PBB dapat dilakukan dengan tiga metode
pendekatan, yaitu:
a. hakim secara langsung menerapkan muatan Kovenan dalam pertimbangan
hukum putusannya;
b. jika sistem hukum yang berlaku tidak memungkinkan cara pertama maka
hakim dapat menerapkan norma peraturan perundang-undangan yang
sebanding atau sama dengan norma dalam Kovenan;
c. hakim menerapkan norma dari peraturan perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional, tetapi disertai dengan intepretasi yang mengacu atau
bersumber dari substansi Kovenan HAM internasional86;
Dengan metode pendekatan ini maka hakim dapat memenuhi tanggung jawab dan
kewajibannya atas HAM-nya sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang menjadi
penyeimbang bagi kekuasaan negara lainnya di ranah legislatif maupun eksekutif.
B.
Aktor Non-Negara
331. Aktor non-negara yang menjadi pelaku atau pihak ketiga bertanggung jawab atas
kerugian yang diakibatkan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Dalam
86
Komentar Umum Komite HAM No. 31 [80] tentang Sifat Kewajiban Hukum Umum yang Dibebankan pada
Negara Pihak Kovenan (The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant),
diadopsi pada 29 Maret 2004 (Pertemuan ke-2187)., Paragraf 15.
65