saat ini rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR RI. Bahkan peraturan pelaksanaan UU PSDN yang telah disahkan tidak selaras dengan rekomendasi Komnas HAM RI. Alhasil, Komnas HAM RI menyampaikan hasil kajian ini kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan dan MK sebagai bahan dalam melakukan pengujian atas UU PSDN yang tengah berlangsung di MK. 1.1.6.4. Penyusunan SNP untuk Pengarusutamaan Norma HAM dalam Penyelenggaraan Negara SNP yang merupakan program Prioritas Nasional (PN) dibuat untuk para pengemban kewajiban dan pemangku kebijakan sebagai standar acuan menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan, dan dalam melakukan tindakan agar selaras dengan norma dan prinsip HAM. Sampai 2021, tujuh SNP telah disahkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM RI. Tabel 2 Standar Norma dan Pengaturan HAM 2018 - 2021 Standar Norma dan Pengaturan HAM 2018 - 2021 1 SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP PDRE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPPDRE_ KOMNASHAM 2 SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP KBB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui http://bit.ly/SNPKBB_ KOMNASHAM 3 SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP KKB), melalui Keputusan Sidang Paripurna No.05/SP/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPKKB_ KOMNASHAM 4 SNP tentang Hak atas Kesehatan (SNP Kesehatan), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/ IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPHakKes_KOMNASHAM 5 SNP tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP FoE), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 04/PS/00.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/ SNPEkspresi_KOMNASHAM 6 SNP tentang Pembela HAM (SNP HRD), melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 11/PS/00.04/IX/2021 tanggal 7 September 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPPembelaHAM_KomnasHAM 7 SNP tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP TSDA) yang disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 14/PS/00.04/XI/2021 tanggal 2 November 2021, yang dapat diunduh melalui https://bit.ly/SNPTSDA_KOMNASHAM www.ko mn ash am. g o. i d 49