BUKU SAKU HAM KORPS BRIMOB POLRI
3. Perkap No. 8 Tahun 2013 Tentang Teknis
Penanganan Konflik Sosial.
4. Protap No. 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
5. Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang
Penggunaan Kekuatan.
6. Perkap No. 8 Tahun 2010 Tentang Lintas
Ganti Huru-Hara.
7. Perkap No. 16 Tahun 2006 Tentang
Pengendalian Massa.
8. Perkap No. 6 tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOTK)
D. Brimob Polri Dan Tanggung Jawab Negara
Negara dalam hukum tata negara
Indonesia terdiri dari legislatif sebagai
pembuat undang-undang, eksekutif sebagai
pelaksana undang-undang atau pemerintah
dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan
hukum atau aparat penegak hukum, yang
salah satunya adalah Polri dimana Brimob
merupakan bagian di dalamnya.
23