„ PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA aparatur Negara untuk menguasai tanah-tanah tersebut dengan melakukan penggusuran. Tidak heran jika isu penggusuran juga banyak diadukan dan ditangani. Banyak kasus merupakan sengketa lahan yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak serta memiliki kerumitan penyelesaian, misalnya klaim kawasan hutan, klaim aset TNI, klaim asset Pemda, klaim asset BUMN/ BUMD, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat marginal, masyarakat adat, kelompok tani, ƉĞƚĂŶŝ͕LJĂŶŐƐĞůĂŵĂďĞƌƚĂŚƵŶͲƚĂŚƵŶƟĚĂŬďĞƌĚĂLJĂŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝ ŬĞŬƵĂƚĂĂŶ EĞŐĂƌĂ ĂƚĂƵ<ŽƌƉŽƌĂƐŝ͘,ĂůŝŶŝƐĂŶŐĂƚƌĞŶƚĂŶŵĞŵŝĐƵƚĞƌũĂĚŝŶLJĂŬŽŶŇŝŬƐŽƐŝĂůƉĂĚĂǁĂŬƚƵŶLJĂŬĞƟŬĂƵƉĂLJĂƉĞŶLJĞůĞƐĂŝĂŶƟĚĂŬďĞƌũĂůĂŶ͘hŶƚƵŬŝƚƵ͕ƟƉŽůŽŐŝƐĞŶŐŬĞƚĂůĂŚĂŶLJĂŶŐ ƐƚƌƵŬƚƵƌĂů͕ƐĂŶŐĂƚƚĞƉĂƚďŝůĂĚŝƐĞůĞƐĂŝŬĂŶŵĞůĂůƵŝƉƌŽƐĞƐŵĞĚŝĂƐŝ͘<ĞƟŵƉĂŶŐĂŶƐƚƌƵŬƚƵƌĂůĂŶƚĂƌĂŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚŬĞƟŬĂďĞƌŚĂĚĂƉĂŶĚĞŶŐĂŶEĞŐĂƌĂĚĂŶ<ŽƌƉŽƌĂƐŝŵĞŶũĂdikan peran mediasi Komnas HAM sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi ŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚĚĂůĂŵƵƉĂLJĂƉĞŶLJĞůĞƐĂŝĂŶƐĞŶŐŬĞƚĂĚĂŶŵĞŶĐĞŐĂŚƚĞƌũĂĚŝŶLJĂŬŽŶŇŝŬ sosial. Jumlah Sengketa Berdasarkan Isu ĂƚĂƐ^ĞŶŐŬĞƚĂͬ<ŽŶŇŝŬLJĂŶŐdĞƌũĂĚŝ ISU Lahan JUMLAH SENGKETA 275 Ketenagakerjaan 108 Kepegawaian 32 Penggusuran 40 Aset TNI 14 Rumah Dinas 19 Lingkungan 14 Kesehatan 15 Agama 8 Kelompok Rentan 10 Keluarga 7 Pendidikan 32 Lain-lain 21 TOTAL 595 84 Isu hak atas pekerjaan dan hak-hak pekerja menduduki peringkat kedua sebagai isu yang banyak ditangani oleh Subkomisi Mediasi. Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil juga berdampak pada terkuranginya kesejahteraan pekerja. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai pelanggaran hak-hak pekerja, misalnya upah di bawah minimum, kebijakan PHK massal, dan lain sebagainya. Pada isu ketenagakerjaan ini yang menjadi korban adalah kaum marginal yaitu buruh. Pada kondisi terƚĞŶƚƵ͕ ũŝŬĂ ŬĞůŽŵƉŽŬ ŵĂƌŐŝŶĂů ŵĞƌĂƐĂ ƟĚĂŬ tersedia saluran yang mereka percaya untuk menyampaikan aspirasi, maka akan berpotensi terjadi kekerasan sosial. Untuk itu penanganan isu ini diupayakan melalui proses mediasi, baik konsultasi dan negosiasi-negosiasi, untuk menyelesaikan perŵĂƐĂůĂŚĂŶĚĂŶŵĞŶĐĞŐĂŚƚĞƌũĂĚŝŶLJĂŬŽŶŇŝŬ sosial. /ƐƵůĂŝŶLJĂŶŐŵĞŶĚĂƉĂƚƉĞƌŚĂƟĂŶĂĚĂůĂŚ isu kebebasan beragama dan berkeya- Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016