PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA
Peristiwa Kekerasan di Sanggeng, Manokwari, Papua Barat. Komnas
HAM menerima pengaduan dari masyarakat di Papua Barat, di antaranya dari
>ĞŵďĂŐĂ WĞŶĞůŝƟĂŶ͕ WĞŶŐŬĂũŝĂŶ ĚĂŶ WĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶ ĂŶƚƵĂŶ ,ƵŬƵŵ ;>WϮ,Ϳ
ƉĞƌŝƐƟǁĂ^ĂŶŐŐĞŶŐƉĂĚĂϮϲĚĂŶϮϳKŬƚŽďĞƌϮϬϭϲĚŝ<ŽƚĂDĂŶŽŬǁĂƌŝ͕WĂƉƵĂĂƌĂƚ͘
ĂůĂŵƉĞƌŝƐƟǁĂŵĞŶŐĂŬŝďĂƚŬĂŶϭ;ƐĂƚƵͿŽƌĂŶŐƚĞǁĂƐLJĂŝƚƵKŶĞƐŝŵƵƐZƵŵĂLJŽŵ͕ϱ
(lima) orang terkena tembakan, 9 (sembilan) orang mendapatkan penganiayaan, 1
(satu) orang Komandan Koramil Kota Manokwari terkena pembacokan oleh massa.
Selain itu akibat tembakan gas air mata adalah 5 (lima) anak, 4 (empat) perempuan
dan 1 (satu) ibu-ibu usia lanjut.
Peristiwa tersebut telah mendapatkan perhatian dari berbagai institusi,
termasuk Mabes Polri. Dalam pertemuan Komnas HAM yang dihadiri oleh Polri
ƐĞƌƚĂWZWĂƉƵĂĂƌĂƚƚĞůĂŚĚŝƐĞƉĂŬĂƟŵĞŵďĞŶƚƵŬWĂŶƐƵƐƉĞƌŝƐƟǁĂ^ĂŶŐŐĞŶŐŐ͘
Selain itu, Tim Propam Polda Papua Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap
44 Anggota Kepolisian dan 8 (delapan) warga masyarakat. Komnas HAM kemudian
melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan meminta keterangan korban
dan/atau keluarga korban, Polda Papua Barat dan jajarannya, DPRD Papua Barat,
Gubernur Papua Barat dan tinjauan ke lokasi (TKP) dan rumah sakit TNI AL.
Berdasarkan hal tersebut Komnas HAM meminta pihak-pihak terkait, diantaranya
Kapolda Papua Barat untuk menjamin situasi tetap aman dan kondusif di
ŵĂƐLJĂƌĂŬĂƚĚĞŶŐĂŶŵĞŶŐĞĚĞƉĂŶŬĂŶƉĞŶĚĞŬĂƚĂŶŬĞŵĂŶƵƐŝĂĂŶĚĂŶŵĞŶŐŚŽƌŵĂƟ
,D ƐĞƌƚĂ ŵĞŶŐŚŝŶĚĂƌŝ ƟŶĚĂŬĂŶ ŬĞŬĞƌĂƐĂŶ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ǁĂƌŐĂ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ WƌŽƚĂƉ
dan Perkap yang berlaku.
Isu Penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur
/ŶĚŽŶĞƐŝĂƐĂĂƚŝŶŝŵĞƌƵƉĂŬĂŶƐĂůĂŚƐĂƚƵŶĞŐĂƌĂĚĞŶŐĂŶƟŶŐŬĂƚƵƌďĂŶŝƐĂƐŝƚĞƌƟŶŐŐŝ
di Asia Tenggara. Hingga 2025, diperkirakan 60 persen populasi penduduknya akan
berada di kota-kota. Menyadari akan hal ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Kota terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengimbangi kebutuhan
masyarakat kota yang semakin meningkat. Pemerintah telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan nasional 2015 sampai dengan
ϮϬϭϵ͘ĂůĂŵƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶŝŶĨƌĂƐƚƵŬƚƵƌƟĚĂŬĚĂƉĂƚĚŝŚŝŶĚĂƌŬĂŶŬĞďƵƚƵŚĂŶůĂŚĂŶ͕
modal, dan sumber daya yang besar. Hal ini tentu akan melibatkan masyarakat
ƐĞĐĂƌĂůƵĂƐ͘^ĞďƵƚƐĂũĂƉƌŽLJĞŬƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶĚĂŶƌĞŶĐĂŶĂƉĞŶŐŐĞŶĂŶŐĂŶtĂĚƵŬ
:ĂƟŐĞĚĞLJĂŶŐďĞƌĚĂŵƉĂŬƉĂĚĂϭϭ͘ϬϬϬ<<ĂƚĂƵůĞďŝŚϰϬ͘ϬϬϬũŝǁĂĚĂƌŝϮϴĚĞƐĂ͕LJĂŶŐ
ŵĞůŝƉƵƟϱ;ůŝŵĂͿŬĞĐĂŵĂƚĂŶ͕Ěŝ<ĂďƵƉĂƚĞŶ^ƵŵĞĚĂŶŐ͕:ĂǁĂĂƌĂƚ͕ĚĂŶƉƌŽLJĞŬƉĞŵďĂŶŐƵŶĂŶ ĂŶĚĂƌĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů :ĂǁĂ ĂƌĂƚ ;/:Ϳ ĚĞŶŐĂŶ ůƵĂƐ ц ϭ͘ϴϬϬ ŚĂ LJĂŶŐ
mengenai 10 desa dan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat, atau yang terjadi secara massif adalah terkait proyek revitalisasi pasar-pasar
20
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016