Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
kegiatan bisnisnya. Suara warga terdampak atau berpotensi terdampak perlu didengar,
dipertimbangkan, dan dipertimbangkan dalam uji tuntas tersebut. Lebih lanjut, proses
uji tuntas dapat berkonsultasi dan/atau melibatkan ahli HAM yang terdiri atas unsur
internal perusahaan dan/atau ahli HAM eksternal yang independen termasuk pembela
HAM atau masyarakat sipil lainnya. Hal ini menjadi penting apabila konsultasi yang
c.
bermakna terhadap warga terdampak tidak dimungkinkan.
Uji tuntas harus dilakukan sedini mungkin mengingat risiko dampak buruk terhadap
HAM bisa bertambah sejalan dengan waktu sehingga mitigasi harus dilakukan sedini
mungkin. Lebih lanjut, mengingat risiko dampak buruk terhadap HAM bersifat dinamis,
maka uji tuntas harus dilakukan secara periodik sehingga dapat dinilai risiko dampak
dan efektivitas rencana mitigasi yang sudah diambil
74. Tahap 2: mengintegrasikan dan menyikapi temuan-temuan
a.
Upaya mengintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan harus dilakukan secara efektif
artinya temuan hasil penilaian harus dipahami dengan benar, ditanggapi secara serius,
dan dijadikan aksi tindak lanjut pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu:
1) Menunjuk unit atau personel dengan kategori level dan fungsi yang sesuai untuk
bertanggung jawab atas penanganan temuan-temuan tersebut.
2) Untuk menanggapi temuan-temuan tersebut perlu didukung oleh proses
pengambilan keputusan yang responsif, alokasi budget yang cukup, dan proses
yang memungkinkan rekomendasi temuan dilaksanakan dengan baik.
b. Aksi sebagai tindak lanjut yang sesuai dengan temuan beragam berdasarkan:
1) peran dari pelaku usaha terhadap dampak buruk yang terjadi atau akan terjadi
yaitu apakah pelaku usaha menyebabkan, berkontribusi , dan berhubungan
dengan dengan dampak negatif yang sudah terjadi dan akan terjadi terhadap
HAM. Identifikasi peran pelaku usaha dalam prakteknya cukup sulit mengingat
perusahaan sering menghadapi situasi yang rumit, dan membedakan tindakan
yang tepat dapat menjadi tantangan. Sebagai contoh, perusahaan yang
beroperasi di negara yang korup menghadapi dilema apakah akan melanjutkan
operasi di negara tersebut atau pindah ke negara lain, meskipun ada risiko
kehilangan keuntungan: Apakah perusahaan akan terbawa budaya korupsi atau
menolak korupsi dengan akibat tidak dapat melakukan bisnisnya. Akan tetapi,
tidak ada formula universal yang dapat diterapkan untuk semua skenario.
Meskipun demikian, Prinsip-prinsip Panduan PBB secara eksplisit menyatakan
bahwa perusahaan harus mencegah untuk berkontribusi, memberikan bantuan
praktis, atau mendukung pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh
pihak lain. Pemahaman yang komprehensif tentang peran keterlibatan dalam
berbagai
pelanggaran
HAM
akan
mempermudah
perusahaan
untuk
mendefinisikan tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat;
2) Pengaruh: Aksi tindak lanjut dari temuan ditentukan oleh pengaruh dari pelaku
usaha terhadap pelaku dari dampak buruk terhadap HAM yang sudah terjadi
atau akan terjadi. Cara mengukur pengaruh adalah melalui identifikasi peran
dari pelaku usaha. Ketika teridentifikasi bahwa pelaku usaha menyebabkan atau
21