MANUAL PELATIHAN HAM KORPS BRIGADE MOBIL (BRIMOB) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA 2018
B.
Tujuan
1. Peserta mampu mengidentifikasi hak asasi manusia dan instrumen HAM nasional
dalam peraturan perundangan (hukum positif) yang berlaku.
2. Peserta mampu mengidentifikasi tanggung jawab Polisi sebagai representasi negara
dalam instrumen HAM nasional;
3. Memberikan pemahaman prinsip-prinsip pemolisian dan penerapannya dalam konteks
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
4. Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami mekanisme HAM nasional yang
didalamnya mencakup peran dan fungsi Kepolisian dalam penegakan HAM.
C.
Metode
Presentasi Narasumber
D.
Waktu
90 menit
E.
Proses
Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengenalkan narasumber yang akan menyampaikan
materi. Selanjutnya selama 20 menit narasumber memaparkan materinya dan dilanjutkan
dengan tanya jawab.
F.
Bahan Referensi
1. UUD 1945 Amandemen ke 4
2. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
5. UU No 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak –Hak Politik Kaum
Perempuan
6. UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7. Kepres No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak
8. Kepres No 48 tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti-Apartheid
dalam OlahRaga
9. UU No 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan
Merendahkan Martabat Manusia Lainnya
10. UU No 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
11. UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
12. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil
dan Politik
13. UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas
14. UU No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan HakHak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
34