PENGADILAN RNASIONAL PERANG INTE UAN N TA KEJAHA REMP TERHADAP PE SEMBER 2001 DE 4 N SA TU KEPU Dokumen yang disebut di atas hanya mewakili sebagian dari bukti dokumen yang diserahkan untuk catatan persidangan mengenai ­ ­tanggung jawab pejabat tinggi Jepang sebagai pendiri dan pengelola ­sistem perbudakan seksual. D. DEKLARASI DAN PENGAKUAN DARI NEGARA JEPANG Hingga tahun 1992, Pemerintah Jepang menyangkal keterlibatan militer atau negaranya dalam pemaksaan perempuan belia dan d ­ ewasa masuk ke dalam “comfort system”. Ketika para penyintas mulai b­ersuara dan para peneliti independen menemukan dokumen m ­ emberatkan yang ­menempatkan Jepang di bawah tekanan ­domestik dan i­nternasional, sejumlah pejabat membuat pengakuan penting ­ walaupun ­ p­ arsial ­mengenai tanggung jawab negara tersebut. Pada 13 Januari 1992, dua hari setelah Profesor Yoshimi m ­ engumumkan penemuan enam dokumen yang memberatkan, Kepala S­ekretaris ­Kabinet Kato Koichi mengeluarkan pernyataan publik bahwa “­ keterlibatan militer Jepang [dalam “comfort system”] adalah tidak t­erbantahkan.” 69. Pada 4 Agustus 1993, Pemerintah Jepang menerbitkan laporan hasil investigasi dan survei dokumen yang dilakukan pemerintah, berjudul “tentang Comfort Women di Masa Perang” 70. ­Diterbitkan oleh Cabinet Counsillor’s Office of External Affairs, laporan ini b ­ erisi ­pengakuan yang diperhalus tapi tetap signifikan. Laporan tersebut menyajikan temuantemuannya seperti ini: Comfort stations didirikan sebagai jawaban atas permintaan ­penguasa otoritas militer di masa itu... Comfort station [didirikan karena adanya] kebutuhan untuk mencegah sentimen anti-Jepang karena pemerkosaan dan t­indakan ­ melawan hukum lainnya yang dilakukan personel militer Jepang t­erhadap ­ penduduk lokal di wilayah-wilayah penguasaan Jepang [dan] ­ ­kebutuhan untuk mencegah menurunnya ­kekuatan tentara sebagai ­akibat dari ­penyakit kelamin dan ­penyakit ­lainnya, serta kebutuhan ­untuk mencegah spionase/­mata-mata....­ 48