Hukum YANG BERLAKU (ii) Kerja Paksa sebagai Kejahatan Perang Konvensi Den Hague IV tahun 1907 dan Aturan tambahannya merupakan sumber kedua yang memungkinkan kami mengenali kejahatan perbudakan seksual pada masa Perang Dunia II. Konvensi ini mengkodifikasi larangan hukum untuk memperbudak tawanan perang atau penduduk sipil daerah yang diduduki. Jepang meratifikasi Konvensi den Hague tahun 1907 pada 13 Desember 1911. Pasal 5 Konvensi melarang penggunaan tawanan perang untuk kerja paksa yang bersifat “berlebihan” atau “terkait dengan operasi perang.” 425 Regulasi Den Haag Pasal 52 menetapkan perlindungan bagi penduduk sipil dan melarang tentara penyerbu menggunakan penduduk daerah serbuan untuk mendukung perang: Tidak dibenarkan meminta sesuatu barang maupun jasa dari masyarakat atau penduduk kecuali untuk kebutuhan pokok tentara pendudukan. Permintaan harus disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada, dan tidak dibenarkan melibatkan masyarakat dalam operasi militer melawan negaranya sendiri 426 Pengecualian untuk kebutuhan pokok sama sekali tidak boleh diinterpretasikan sebagai mencakup perbudakan seksual. Perbudakan, dan dalam hal ini perbudakan seksual, tidak dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok militer. Konvensi Den Hague tahun 1907 juga menekankan larangan perkosaan dalam Pasal 46, yang mengharuskan dihormatinya “martabat keluarga”. Jika dibaca keseluruhan Konvensi Den Hague tahun 1907 jelas melarang tindakan yang sekarang dipahami sebagai kejahatan perbudakan seksual. Konvensi Jenewa tahun 1929 tentang perlakuan terhadap tahanan perang, yang ditandatangani Jepang, memperkuat dan memperluas perlindungan bagi tawanan perang. Pasal 29 menyatakan: “Tidak ada tahanan perang yang dapat diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak sepadan dengan kemampuan fisiknya”, dan Pasal 32 menyatakan: “Tidak diperbolehkan mempekerjakan tawanan perang untuk pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat”. 427 Perbudakan seksual jelas sangat berbahaya dan tidak sehat, jadi termasuk kewajiban melindungi masyarakat. 217