Hukum YANG BERLAKU Bukti-bukti telah secara meyakinkan menunjukkan bahwa pembentukan sistem “comfort stations” selain untuk menekan jumlah insiden perkosaan perempuan lokal, juga untuk mencegah munculnya antagonisme masyarakat yang akan menyulitkan penguasaan dan pendudukan. Tujuan lainnya adalah menghindari amarah dunia internasional yang dikhawatirkan akan meningkatkan penolakan terhadap agresi Jepang. Ditemukan pula kepentingan Jepang untuk mengarahkan nafsu atau agresi seksual tentara Jepang agar tidak terkena penyakit kelamin, atau menjaga kemungkinan membocorkan rahasia militer kepada “pekerja seks komersil” yang bekerja di wilayah terkait. Secara umum, diharapkan bahwa dengan tersedianya perempuan bagi kebutuhan seksual tentara Jepang akan meningkatkan semangat tempur mereka. Semua tujuan itu tidak dapat dipisahkan dari seluruh upaya perang Jepang. Pemerintah dan militer Jepang menganggap perbudakan seksual “comfort women” sebagai sangat krusial bagi kesuksesan perang Jepang. Para “Comfort women” maupun gadis belia itu diperlakukan sebagai perlengkapan, “hasil jarahan” perang dan dianggap komponen yang harus ada untuk menjalankan roda mesin perang. Jadi semuanya dilakukan dalam kaitan dengan perang agresif Jepang yang melanggar hukum. Ketentuan ketiga telah dapat dipenuhi. Para Hakim menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana rumusan Piagam telah dilakukan militer Jepang selama masa Perang Dunia II. 3. Perkosaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (a) Pendahuluan Setelah menetapkan bahwa kejahatan terhadap kemanusian ada di dalam hukum internasional pada waktu seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Umum dan bahwa kejahatan yang dituntut telah memenuhi syarat penerapan,soal berikutnya adalah apakah tepat menuntut perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan pada waktu tindakan-tindakan itu dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Umum. Secara historis kejahatan kekerasan seksual dan berbasis gender selalu disepelekan sepanjang sejarah dan digolongkan secara keliru di dalam 201