Hukum YANG BERLAKU Meskipun instrumen internasional yang mengatur konflik bersenjata dan berlaku untuk 1937-1945 belum lengkap benar kodifikasinya tentang kejahatan perang, tetapi perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang muncul dan menghentakkan kesadaran publik dapat dimasukkan kedalam kategori tersebut, dan itu artinya dilarang. Martens Clause pada Konvensi Den Hague 1907 menguraikannya secara eksplisit 330. Martens Clause adalah ketentuan yang menjelaskan bahwa tindakantindakan tidak manusiawi tertentu dapat secara sah diperlakukan sebagai kejahatan apabila karakter atau ciri-cirinya diterima sebagai kejahatan, meskipun mungkin tidak dilarang oleh hukum formal. Martens Clause merupakan fondasi yang kokoh untuk kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Piagam Nuremberg, dan berikutnya juga untuk Piagam Tokyo maupun untuk diterapkan dalam Pengadilan ini. Adanya hubungan yang erat antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang diuraikan secara eksplisit dalam Piagam Nuremberg dan IMTFE, dan juga oleh para Hakim Pengadilan ini. Semua tindakantindakan yang dilakukan pada masa sebelum atau selama perang, atau dilakukan “karena ada kaitannya dengan tindak kriminal apapun yang termasuk didalam jurisdiksi Pengadilan” harus didaftarkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan 331. Persyaratan ini perlu mengingat “kejahatan terhadap kemanusiaan” tidak didapati dalam hukum positif kejahatan internasional pada 1945, meskipun sesungguhnya asal-usul maupun sumber-sumbernya jelas ada dalam regulasi internasional tentang konflik bersenjata. Pasal 6(c) menyebutkan bahwa penduduk sipil suatu negara pada masa perang termasuk didalam kategori yang sama dengan orang-orang yang dilindungi didalam yurisdiksi negara 332. Walaupun pada perkembangan selanjutnya muncul keragu-raguan dan bahkan belakangan ini ditolak, sesungguhnya hubungan antara perang dengan tindak kejahatan sudah tidak perlu dieksplorasi lebih jauh lagi karena pada kasus-kasus ini adanya hubungan tersebut sudah dapat dipastikan. 195