Temuan FAKTA-FAKTA Pengadilan berpendapat bahwa bagi para perempuan yang telah ditawan di rumah pribadi atau dikungkung secara eksklusif untuk melayani para perwira atau ditahan di dalam lingkungan atau kondisi yang secara formal bukan merupakan bagian dari sistem “comfort station”, tanggung jawab atas kejahatan tersebut dapat dibebankan kepada Pemerintah Jepang, yang telah menciptakan suasana yang memperbolehkan perkosaan dan perbudakan terhadap perempuan sebagai kegiatan yang normal dan bisa diterima. masa peperangan (f) Perbudakan Seksual di Indonesia dan terhadap Perempuan ­indonesia belia dan Dewasa Militer Jepang juga mendirikan “comfort stations” di Indonesia setelah menginvasinya pada 1942. Juga memaksa dengan kekerasan sehingga berhasil menawan perempuan pribumi Indonesia maupun keturunan Belanda [belia dan dewasa] ke dalam fasilitas “comfort”, dan menjadikan mereka budak seks. Seorang dokter militer yang juga kepala biro medis Kementerian Perang, Setsuzo Kinbara, sejak tahun 1941 sudah giat menganjurkan agar “­comfort station” didirikan di Indonesia. Hal ini didasarkan atas p­engamatannya bahwa rakyat Indonesia pemeluk Islam yang kuat, serta kebutuhan untuk menumbuhkan rasa percaya rakyat Indonesia. Ia k­ hawatir rasa percaya itu akan hancur apabila tentara Jepang s­ ampai memperkosa perempuan pribumi 253. Dr. Kinbara juga menganjurkan agar kepala desa dilibatkan dalam pembangunan “­comfort stations”, sehingga lebih mudah meumbuhkan rasa percaya ­diantara tentara Jepang dan warga setempat 254. Pada 1942 Komando Jenderal Tentara Selatan meminta melalui ­telegram agar 50 “comfort women” pribumi Indonesia dikirim ke ­ Borneo255. Menanggapi permintaan ini, Jenderal ANDO, ­sebagai ­Komandan Tentara Taiwan, mengirimkan telegram rahasia k­epada ­Menteri Perang untuk mengeluarkan izin perjalanan bagi pengelola dan pemilik “comfort stations” 256. Menurut “Laporan tentang Prostitusi Paksa di Borneo Barat, N.E.I., pada masa Pendudukan Angkatan Laut Jepang” yang dibuat oleh Netherlands 95