84
wilayah terkecil dengan memperhatikan
pedekatan budaya. Selain itu juga dapat
memanfaatkan aktor yang mempunyai
akses menjangkau wilayah tersebut.
Aparat juga harus dilibatkan dalam dialog penyelesaian konflik karena mereka
juga dinilai memiliki potensi besar yang
menyebabkan konflik. Untuk itu, harus
dilakukan identifikasi wilayah yang dapat dijadikan sebagai pilot project dalam
melakukan konsolidasi dan pihak-pihak
yang dapat memiliki akses dalam rangka
menjangkau wilayah-wilayah tersebut.
• Pemantauan lapangan terkait kasus
Kerusuhan dan Tragedi Kemanusiaan di
Nduga, Kasus Dugaan Kekerasan dan
Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap
Mahasiswa Papua di Surabaya, kasus
kerusuhan Wamena (14 – 17 Oktober
2019)
• Diskusi Publik terkait Perkembangan
Papua Terkini dan Penyelesaian Konflik
Papua di UGM tanggal 4 Oktober 2019
dengan menghadirkan Richard Chauvel, University of Melbourne, Peneliti PSKP Frans Agustinus Djalong, dan
Komisioner Komnas HAM Amiruddin.
Diskusi tersebut membahas permasalahan Papua yang hingga saat ini masih
terkait dengan hambatan terhadap hak
Gambar 3.13
berekspresi atau berpendapat masyarakat Papua. Apabila ada keinginan berpendapat, stigma referendum langsung
disematkan. Terdapat dibeberapa permasalahan yang diidentifikasi terkait
dengan kondisi Papua saat ini. Sudah
terjadi sejumlah perubahan di Papua,
tapi respon Pemerintah masih dianggap
menggunakan metode lama dalam penanganannya.
• Diskusi terkait draf Naskah Akademik
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua dengan Universitas Cendrawasih
(13 November 2019).
• Penyusunan Kertas Posisi terkait usulan
penyelesaian permasalahan Papua dalam Perspektif HAM.
8. Tim Bisnis dan HAM
Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi
setiap aspek kehidupan masyarakat. Korporasi menciptakan lapangan pekerjaan,
menghasilkan produk barang dan jasa, serta
meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan
dan para pemegang saham. Namun di sisi
lain keberadaan korporasi memiliki dampak
yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan
Pertemuan membahas permasalahan Papua antara Koordinator Subkom Penegakan HAM
Amiruddin dan Koordinator Subkom Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara dengan Kapolda
Papua di Mapolda Papua
www.ko mn a sh a m.g o .id