Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Ruang Lingkupnya
otoritas dimaksud seolah-olah ingin memposisikan dunia formal dengan segala
kehormatannya hanya milik orang-orang yang “sehat jasmani dan atau ruhani”.
Sehingga kaum PC hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang
tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat
di negeri ini.
Paradigma sinisme sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menimbulkan
implikasi sosial politik yang sangat buruk bagi PC. Publik dalam level tertentu akan
cenderung mencemoohkan PC atau pihak lain yang memperjuangkannya untuk
terjun ke pentas formal, sekalipun figur dimaksud eligible dari sudut kapasitas
dan leadership. Akibatnya tingkat apresiasi publik terhadap PC yang sudah
mulai terbangun melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan selama
ini, akhirnya harus buyar dan terdistorsi dengan sikap sinis dan apriori yang kian
melembaga. Ini kemudian berimbas kepada kaum PC sendiri yang secara psikologis
menimbulkan rasa frustrasi dan makin menjamurnya proses marjinalisasi serta
perasaan imperioritas kompleks (minder) di kalangan PC untuk menutup diri,
bermasa bodoh dan enggan mengadakan hubungan eksternal yang dianggap
kejam, kaku, dan arogan.
Keempat, pada bagian lain PC kerap diberikan apresiasi dan sanjungan yang
kadang-kadang berlebihan hanya pada saat mereka memiliki kemampuan eksklusif
atau dalam suatu keadaan seremonial. Setiap tahun pemerintah dan mungkin
ada dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian sosial bersedia
untuk menyuplai sejumlah fasilitas baik berupa dana maupun natura bagi
upaya-upaya pembinaan mereka, menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera
dan mandiri. Namun sayang karena upaya seperti itu tidak dibarengi dengan
tekad untuk memberdayakan PC yang lebih terarah, intensif, menyeluruh, dan
berkelanjutan.
Dari sekian banyak PC yang telah direhabilitasi, hanya sebagian kecil saja
yang mampu terakses dalam dunia kerja. Itupun terbatas pada profesi-profesi
informal, semisal masseur, pengamen, konveksi, reparator, dan profesi-profesi lain
yang relatif kurang bonafit. PC yang potensial untuk mengembangkan bakat,
kemampuan dan minat di dunia formal terutama dalam bidang pendidikan, sering
diterima dengan sikap stereotip dan prejudice. Apalagi jika PC mencoba untuk
memasuki jenjang pendidikan formal di tingkat menengah hingga Perguruan
Tinggi maupun lamaran atau promosi dalam dunia kerja, maka tak ayal lagi oknum
pembina dan pengelola lembaga tersebut kebingungan dan spontan membentuk
konspirasi untuk menghambat dan menghalangi keberadaan PC di lembaga
pengabdiannya.
Kelima, bagaimana keluar dari diskursus ’cacat’ atau ’abnormal’? Dalam
perspektif paradigma kritis yang menegaskan, bahwa pemberdayaan bagi kaum
PC merupakan arena perjuangan politik dan kultural. Dalam paradigma
pendekatan konservatif dipahami bahwa pemberdayaan kaum PC bertujuan
69