Tren Marjinalisasi dan Diskriminasi Hak Politik
masyarakatnya terhadap PD dewasa ini sangat kondusif, mulai dari soal penempatan
kerja dan akses pendidikan hingga sarana umum dan segala yang bersangkut paut
dengan bidang politik termasuk sistem penyelenggaraan Pemilu, semuanya ditata
melalui fasilitas kemudahan atau aksesibilitas bagi PD tanpa halangan, hambatan
dan reduksi hak bagi PD untuk berekspresi dan berapresiasi.
Realitas tersebut terungkap melalui pengalaman pribadi Yehezkiel Parudani,
seorang tunanetra Sulawesi Selatan yang pernah menjadi utusan Indonesia dalam
pertemuan tunanetra tingkat Asia-Pasific di Malaysia dan Jepang. Dalam misi
tersebut, Yehezkiel banyak melakukan studi banding terhadap bentuk perlakuan
publik dari kedua negara terhadap PD dengan kesimpulan yang sangat
memprihatinkan: “Terus terang betapa takjub dan bangganya saya menyaksikan
dukungan, perhatian penghargaan dan kepedulian pemerintah maupun masyarakat
terhadap kemajuan para tunanetra di Malaysia dan Jepang. Betapa tidak karena
di Jepang misalnya; pemerintah setempat sangat memprioritaskan pembangunan
yang aksesibel bagi PD. Antara lain dengan membuat Braille line sebagai garis
penuntun bagi para tunanetra yang bermobilitas di sepanjang jalan-jalan protokol
di Tokyo. Pembangunan Braille line seperti itu dapat pula kita jumpai pada seluruh
kota besar lainnya di Jepang.
Untuk menghindarkan para tuna netra tercebur ke dalam selokan, pemerintah
menutupi seluruh selokan besar yang ada di Jepang dengan tembok beton di
mana pada jarak-jarak tertentu dibuatkan konstruksi khusus yang secara fleksibel
dapat dibuka dan ditutup untuk proses pembersihan. Hal ini dilakukan agar para
tunanetra dapat bermobilitas dan beraktivitas secara aman, nyaman tanpa
adanya kekhawatiran tersesat atau mengalami kecelakaan lalu lintas, pemerintah
membangun sistem suara penuntun atau voice guidance dan menempelkan
tulisan huruf Braille pada semua fasilitas umum seperti bandara, stasiun kereta api,
terminal bis, kantor pos, telepon umum, fasilitas ATM dan sebagainya. Demikian pula
pada seluruh perempatan jalan raya, diberi sign-sign tertentu sehingga para tuna
netra dapat menyebrang jalan secara mandiri. Dua di antaranya yaitu perempatan
jalan Itabashi dan perempatan jalan di pusat perbelanjaan termasyur di Jepang
yakni Hakiabara.
Untuk PD pengguna kursi roda, juga dapat mengakses seluruh bangunan
dan fasilitas umum secara lancar tanpa kendala berarti, hal mana sulit sekali dinikmati
oleh PD sejenis di Indonesia. Selain itu, pemerintah Jepang secara konsisten
menyediakan budgeting dengan jumlah cukup besar demi pembangunan dan
kesejahteraan para PD di Jepang pada khususnya maupun PD di negara-negara
berkembang pada umumnya. Pokoknya Jepang bagi saya adalah model perlakuan
publik yang begitu peduli dan apresiatif terhadap eksistensi kehidupan PD dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Di Malaysia, proses pembangunan bagi PD hampir serupa dengan upaya
yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Hampir semua jalan utama dan bangunan
33