B ab I V (2) (3) (4) (5) (6) G. S impulan dan Rekomendasi Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dengan merujuk pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA termasuk hak ulayat MHA. Meninjau ulang berbagai hak atas tanah, terutama HGU, yang tumpang tindih dengan wilayah MHA. Penindakan tegas, termasuk pencabutan hak, terhadap berbagai penyalahgunaan hak atas tanah-tanah yang tumpang-tindih dengan wilayah MHA. Menerbitkan aturan tentang Kawasan Perdesaan yang mengakomodir wilayah kelola masyarakat adat dalam RTRW Kabupaten baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Mendorong pemerintah kabupaten dan/atau provinsi mempercepat pengakuan MHA dan wilayahnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1) Kaji ulang dan revisi peraturan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, tentang kegiatan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA. (2) Mendorong pengembangan kebijakan teknologi pengelolaan sumber daya energi dan mineral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah MHA. (3) Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pertambangan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan/atau di pulau-pulau kecil. H. Kementerian Pertanian (1) Kaji ulang dan revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan skala luas, termasuk MIFEE, yang mengakibatkan pelanggaran hak MHA. (2) Revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender. 89