KERTAS POSISI
Kabupaten/Kota HAM
•
Meninjau mekanisme pelayanan publik.
•
Mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan untuk optimalisasi partisipasi
publik dan pelayanan publik.
•
Mendesain mekanisme partisipasi masyarakat yang menyediakan akses bagi
kelompok rentan untuk berpartisipasi secara aktif. Contoh afirmasi adalah Kios
Pelayanan Publik Kota Surabaya yang menggunakan 3 bahasa (Indonesia, Jawa
dan Madura), atau website yang ramah terhadap penyandang disabilitas netra.
•
Mendesain dan melakukan pelatihan HAM bagi warga.
52. Peran yang tak kalah penting adalah peran yang dilakukan oleh pers dan media
massa.
•
Pers dan media memiliki peran dalam penyebarluasan informasi positif yang
mendorong pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM oleh pemerintah daerah.
•
Data BPS tahun 2012 menyebutkan bahwa 91,55 % dari penduduk Indonesia,
baik yang tinggal di perkotaan atau di pedesaan menonton tayangan televisi
secara rutin. Oleh karena itu, media memiliki kekuatan untuk membentuk moral
dan opini publik terkait HAM.
•
Pers dan media juga berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah
dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan berbasis HAM.
53. Pers dan media memiliki peran dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM, namun
tak jarang banyak juga berita pers yang justru menodai prinsip-prinsip HAM. Hal ini
dikarenakan masih kurangnya pemahaman yang memadai dari para jurnalis terkait
isu HAM;
54. Terkait besarnya peran media pelaksanaan Kabupaten/Kota HAM, Pemerintah Daerah
diharapkan dapat memfasilitasi penciptaan, pengembangan dan aksesibilitas
sumber informasi baru yang bebas dan pluralis; serta pelatihan bagi para jurnalis
dan mendorong adanya debat publik.
3.5. Prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM dalam Konteks Indonesia
55. Dalam upaya melakukan kontekstualisasi Prinsip Kabupaten/Kota HAM di Indonesia,
Komnas HAM melihat pada prinsip-prinsip yang sangat dekat dengan Konteks
Indonesia tanpa mengurangi pentingnya prinsip-prinsip Kabupaten/Kota HAM lain
yang terdapat pada Instrumen Internasional. Untuk memberikan gambaran,
beberapa praktik baik yang merepresentasi konteks Indonesia, seperti yang terjadi
di Wonosobo di bawah kepemimpinan Bupati A. Kholiq Arief (hingga 2015) terus
berupaya mempersiapkan Wonosobo sebagai Kabupaten HAM. Upaya tersebut
KomnasHAM 2017
25