secara positif maupun negatif. Kecenderungan
dan pengesahan Undang-Undang Kepolisian
ini menimbulkan tantangan terhadap hak asa-
pada 2002 belum menghapus budaya impuni-
si manusia yang terus berdinamika mengiku-
tas dan kontestasi pada institusi kepolisian,17 ter-
ti perkembangan teknologi digital yang perlu
masuk budaya kekerasan.18 Kedua kasus tersebut
ditangani oleh Komnas HAM RI. Pada titik ini,
semakin menampakkan kegagalan reformasi
mandat dan fungsi Komnas HAM RI penting un-
kepolisian karena kasus penggunaan kekerasan
tuk diletakkan pada era digital untuk melindungi
yang berlebihan, kekerasan dan pembunuhan di
dan mempromosikan hak digital dan kebebasan
luar hukum atau tidak sah.
digital untuk menjamin keadilan digital.
Akar permasalahan peristiwa tersebut bermuasal
pada Undang-Undang Kepolisian yang menja-
C. Reformasi Kepolisian sebagai
Prasyarat Meraih Akuntabilitas
Kepada Publik
dikan Polri sebagai institusi yang otonom tanpa
pengawasan dan meletakkan di bawah koordinasi langsung Presiden.19 Komnas HAM RI memiliki
peran penting untuk meminta akuntabilitas dan
Paruh terakhir tahun 2022, publik dikejutkan
profesionalisme kepolisian RI sebagai penegak
dengan serangkaian skandal yang mengungkap
hukum untuk melindungi hak asasi manusia.
kelalaian dan kebrutalan polisi. Pada 8 Juli, peris-
Reformasi kepolisian tentu berpotensi mengarah
tiwa kematian Brigadir J mengungkap adanya
pada situasi kuldesak apabila tidak segera dilaku-
pelibatan Irjen Ferdy Sambo dan konspirasi yang
kan reformasi struktural dan akuntabilitas kepoli-
melibatkan 97 personel kepolisian dalam upaya
sian yang demokratis. Kembali peran Komnas
menghalangi proses hukum. Kemudian pada 1
HAM RI diperlukan sebagai pengawas indepen-
Oktober, kembali terjadi peristiwa yang melibat-
den untuk mengembalikan kredibilitas institusi
kan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan.
kepolisian untuk memperkuat trajektori reformasi
Ratusan orang terluka dan 135 orang meninggal,
kepolisian pasca pemisahan dengan TNI. Secara
termasuk 40 anak-anak. Dalam peristiwa tersebut
simultan Komnas HAM RI perlu melakukan pe-
polisi melanggar banyak standar keamanan dasar
ningkatan kapasitas penerapan hak asasi manu-
internasional dalam manajemen kerumunan,
sia pada setiap personel kepolisian secara berkala
menyebabkan bencana terburuk dalam sejarah
dan berkelanjutan untuk menanamkan budaya
olahraga Indonesia dan terburuk kedua dalam
pemolisian berbasis hak asasi manusia.
sejarah sepak bola dunia.
16
Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya
reformasi kepolisian yang dimulai dengan pe-
D. Penyelesaian Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Masa Lalu Harus
Berpijak Pada Kepentingan Korban
misahan institusi tersebut dari militer pada 1999
15
16
17
18
19
Thomas Power and Eve Warburton, op.cit, hlm. 10
Jacqui Baker, The End of Police Reform, https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-end-of-police-reform/, diakses pada 26 Maret 2023
ibid
Aisyah Llewellyn, From murder to stadium crush: Can Indonesia’s police reform? https://www.aljazeera.com/news/2023/3/20/from-samboto-kanjuruhan-can-indonesias-police-reform, diakses pada 26 Maret 2023
ibid
Cap ai an, Tantangan & Opt imisme Me lan jut kan Lan gkah dalam Pe majuan dan Pe n e gaka n H A M
9