oleh Keadilan). Penyusunan SNP ten- syarakat. tang Hak Memperoleh Keadilan tidak terlepas dari fakta dalam beberapa ta- 1.7 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian hun terakhir hak atas akses keadilan Selain merealisasikan dan menghasil- menjadi fokus Komnas HAM RI dalam kan capaian untuk memaknai isu pri- melakukan kerja-kerja pemajuan dan oritas yang menjadi sasaran strategis penegakan hak asasi manusia. Ra- Komnas HAM RI, pengkajian dan pe- sionalitas penyusunan SNP tentang nelitian juga merespons kondisi faktu- Hak Memperoleh Keadilan ini dilatar- al hak asasi manusia di Indonesia. Be- belakangi oleh data jumlah pengadu- berapa kajian untuk merespons kondisi an hak atas akses keadilan yang selalu faktual hak asasi manusia dapat dilihat menempati salah satu urutan teratas melalui tabel di bawah ini. yang paling sering diadukan oleh maTabel 2.2 Kajian untuk Merespons Isu Kekinian Isu HAM yang Dikaji Tema kajian Pengaturan tindak pidana terkait rencana revisi terhadap UU ITE Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pengaturan RKUHP hukum mati dalam pembahasan RKUHP dan implikasinya terhadap keberadaan ketentuan sanksi hukuman mati Penerapan kode etik pers dalam melindungi data privasi dalam perspektif hukum pidana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan penegakan hukum pidana Analisis terhadap aspek legislasi dan regulasi Ibu Kota Negara ( IKN) serta potensi pelanggaran HAM Kajian tentang Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia Uraian mengenai kegiatan kajian isu dar kekinian yang dilakukan oleh bidang ris karena Indonesia saat ini telah Pengkajian dan Penelitian Komnas memiliki KUHP sendiri, namun juga HAM RI, sebagai berikut: menyangkut implikasi yuridis ter- a. Kajian 24 Rancangan menjadi momentum histo- Undang-Un- hadap produk legislasi lain. Deng- dang (RUU) terhadap Perubahan an memanfaatkan momentum ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun Komnas HAM RI menyampaikan 2016 tentang Informasi Transaksi rekomendasi kepada Presiden RI, Elektronik (UU ITE) Ketua DPR RI, Komisi I DPR RI, Pengesahan Rancangan Undang- Menteri Komunikasi dan Informatika Undang Undang-Undang RI, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum Pidana (KUHP) tidak seka- Politik, Hukum dan Keamanan RI Kitab Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022