masyarakat atas tanah dan sumber
1.2 Konflik Agraria
daya alam. Lebih jauh, Komnas HAM RI
Pasca pengesahan Standar Norma dan
telah menyampaikan rekomendasi un-
Pengaturan Nomor 7 (2021) tentang
tuk membangun sinergi dan kerjasama
Hak Asasi Manusia atas Tanah dan
antarlembaga dalam pengarusutamaan
Sumber Daya Alam (SNP tentang HAM
hak asasi manusia terkait hak atas tanah
atas Tanah dan SDA), Komnas HAM RI
dan sumber daya alam.
melakukan serangkaian sosialisasi dan
audiensi yang ditujukan bagi para pe-
Komnas HAM RI juga mendorong Ke-
mangku kepentingan reforma agraria.
menterian ATR/BPN RI melaksanakan
Sosialisasi dan audiensi sebagai bagian
rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas
dari upaya penguatan kapasitas dan
HAM RI. Inkuiri Nasional menggu-
kompetensi seluruh komponen pe-
nakan cara sistematis dan komprehen-
merintahan di lingkungan Kementeri-
sif dengan menggali penyebab dan akar
an Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan
masalah, dari ekonomi, sosial, politik,
RI (Kementerian ATR/BPN RI) sebagai
kelembagaan,
maupun
salah satu lembaga yang memiliki
lain
melibatkan
peran utama dalam penghormatan,
publik.
pelindungan
dan
pemenuhan
dengan
faktor-faktor
partisipasi
hak
Kontribusi Inkuiri Nasional Komnas HAM RI
Kontribusi inkuiri nasional Komnas HAM RI terlihat sampai akhir 2022 telah menghasilkan penetapan hutan adat seluas 76.270 hektar wilayah ulayat masyarakat adat. Penetapan ini tercantum pada
102 Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI (KLHK). Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK memproses
penetapan sekitar 1.152.600 hektar.
Pada 2022 ini, Komnas HAM RI telah
struktur tetap berada dalam koridor
menyusun Pedoman Pembangunan
prinsip dan norma hak asasi manusia.
Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Ma-
Pendekatan ini juga dapat menguatkan
nusia. Pedoman ini diharapkan dapat
kapabilitas masyarakat dalam memper-
dijadikan acuan bagi penyelenggara
juangkan hak-haknya dan berpartisi-
negara dan sektor swasta dalam proses
pasi untuk mempengaruhi kebijakan
perencanaan, implementasi, dan pasca
pembangunan yang akan berdampak
konstruksi pembangunan infrastruktur.
pada kualitas kehidupan masyarakat.
Tujuan utama pembangunan infra-
Pedoman Pembangunan Infrastruktur
struktur berbasis hak asasi manusia
Berbasis Hak Asasi Manusia ini juga
adalah mendorong adanya akuntabil-
menyediakan mekanisme pemulihan
itas negara atas segala kegiatan dan
atas pelanggaran hak asasi manusia
hasil akhir dari pembangunan infra-
yang terjadi. Pedoman Pembangunan
Cap ai an, Tantangan & Opt imisme Me lan jut kan Lan gkah dalam Pe majuan dan Pe n e gaka n H A M
21