nusia yang sangat kontras dengan hak investor berpotensi menghambat sipil dan penikmatan berdasarkan internasional.11 hak asasi manusia dan bahkan terlalu jauh masuk Komnas HAM RI kini berada pada posisi unik pada ranah privat warga negara. Pengesahan ini karena tepat berada pada persimpangan jalan tentu akan berimplikasi pada indeks negara hu- globalisasi yang kini menjadikan hak asasi ma- kum semakin memburuk. Pada 2022, skor indeks nusia dan investasi yang saling berkontestasi. negara hukum Indonesia menurut World Justice hukum investasi Komnas HAM RI melalui mandat dan fungsinya Project (WJP) berada di angka 0,53 dari skala 0-1. harus menjadikan visibilitas hak asasi manusia Dengan angka itu, Indonesia menempati posi- kian nampak dalam mozaik kompleksitas inter- si 64 dari 140 negara yang disurvei. Bahkan, jika aksi hak asasi manusia dengan investasi. dibandingkan dengan 15 negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia peringkat 9.14 Sementara itu, dengan dalih demi percepatan investasi, peme- B. Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi rintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang substansi normanya merefleksikan hukum se- Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo bagai alat kekuasaan sehingga berpotensi men- situasi demokrasi Indonesia cenderung men- gancam hak asasi manusia dan lingkungan serta galami regresi. Eve Warburton menyampaikan membungkam pembela hak asasi manusia. penilaian yang lebih negatif terhadap kredensial demokrasi di bawah kepemimpinan Presi- Dalam konteks ini, den Joko Widodo. Politik investasi yang menja- Undang-Undang di garis kebijakannya menjadikan Presiden Joko Elektronik memperlihatkan demokrasi Indo- Widodo sebagai seorang developmentalis yang nesia yang sempit. Imajinasi kebijakan yang ramah terha- Internet memfasilitasi suara-suara kritis war- dap pasar (market-friendly policies) pada akhir- ga yang selama ini bungkam, namun pada tit- nya mengorbankan dedikasi Presiden Joko ik yang sama para elit yang berkuasa beru- Widodo pada norma dan institusi demokrasi li- saha membungkam kritik dari lawan politik, beral.12 Orientasi politik untuk mengejar agenda jurnalis, aktivis, dan warga negara. Pemerin- developmentalis konservatif mencagarkan ma- tahan Presiden Joko Widodo mempersenjatai salah reformasi demokrasi atau hak asasi manu- diri melalui perangkat surveilans dan intimidasi sia. online (weaponised online surveillance and in- 13 kehadiran dan penerapan Informasi dan Transaksi semakin regresif dan kian korosif. timidation) untuk menakuti lawan politik dan Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pi- menghalangi kritik rakyat.15 Situasi ini menunjuk- dana produk legislasi di era ini menunjukkan kan bahwa era teknologi digital memang memi- penyimpangan prinsip demokrasi liberal karena liki implikasi hak asasi manusia yang kuat, baik 11 12 13 14 8 Markus Krajewski and Rhea Tamara Hoffmann, Introduction to the Research Handbook on Foreign Direct Investment, dalam Markus Krajewski and Rhea Tamara Hoffmann (ed.s), Research Handbook on Foreign Direct Investment, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019), hlm. 2 Thomas Power and Eve Warburton, The decline of Indonesian democracy dalam Thomas Power and Eve Warburton, (eds.), Democracy in Indonesia: from stagnation to regression? ( Singapore : ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2020), hlm. 5 Edward Aspinall and Eve Warburton, Indonesia: The Dangers of Democratic Regression, dvances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 129, 2017, hlm. 2 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/07/indeks-negara-hukum-ri-terancam-memburuk-pasca-kuhp-baru Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022