2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pada b bulan Mei Kom mnas HAM beke erjasama denga an Forum Lente eng meluncurka an film “Marah ddi Bumi Lambu u” di Taman Ismail Marzuki Komnas HAM kemudian k mengadakan m n kampanye melalui pe eluncuran ffilm “Marah Di Bumi Lamb bu” dan ikla an “Hak Ata as Tanah” d dengan dukungan penu uh Forum LLenteng dan n Komite Film Dewan Kesenian Jaka arta. Kegiattan ini diha arapkan mampu meninngkatkan ke esadaran publiik dan apara atur negara a akan isu-issu HAM, kh hususnya ha ak atas tanaah. Sosialis sasi juga diada akan melalui relay rad dio agar te rsebar luas s. Kegiatan peluncurann film dan iklan ini rangkaian peringatan Tragedi Mei dan 16 taahun reform sesu ungguhnya merupakan m masi dan peng gingat bahw wa masih panjang p perjuangan kita dalam mencappai pengho ormatan, perlin ndungan da an pemenuh han HAM dii Indonesia.. Kegia atan sosialiisasi isu HA AM melalui m media film, iklan dan re elay radio inni diharapka an dapat dilakkukan secara intensif karena me ekanisme sosialisasi s semacam s i ni sepertinya lebih disukkai oleh publik karena a mampu m menjangkau u seluruh la apisan massyarakat da an dapat diteriima dengan n baik kare ena telah d ikemas dalam bahasa a yang mam mpu dipaha ami oleh publiik. 3. S Seminar Im mplementas si dan Ham mbatan Ren ncana Aksii HAM (RAN NHAM) di Provinsi P S Sumatera Barat, B 13 Mei M 2014 Seminar ini mellibatkan selluruh stake eholders Komnas HAM M di Sumateera Barat. Hal H yang patutt dicermatti terkait pelaksanaa an RANHA AM, bahwa a Pemerinntah Pusat harus mem mbentuk lem mbaga peng gawas pela aksanaan RANHAM, R mulai m tingkkat nasional hingga kabu upaten/kota guna mem mastikan imp plementasi RANHAM dapat berjaalan secara a opimal. Selain itu, Kep putusan Presiden (K Keppres) ya ang baru sebagai d asar imple ementasi RANHAM di Ind donesia perlu diterbitka an kembali mengingat Keppres RA ANHAM 2010-2014 telah h berakhir masa m berlakunya. Pera an Pemerinttah Daerah juga menjjadi sorotan n, mereka diharapkan d anjutkan dapat mela koord dinasi di tin ngkat Provin nsi dan Kab bupaten/Kotta guna mencari solusii atas kenda ala yang ditem mui selama a pelaksanaan RAN NHAM. Pe emerintah Daerah ddiharapkan segera mbungan di mene erbitkan Pe erda tentan ng Pelaksan naan RANHAM yang berkesinam d setiap daera ah. Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 59