Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2014 masyara akat hukum m adat dan hak-haknyya, terutama a hak atas wilayah addat yang se ejalan dengan prinsip pen nghormatan n hak asasi manusia. nasional juga menjad di bagian d dari rencana aksi Notta Kesepahhaman Bersama Inkuiri n (NKB) 1 12 Kemente erian dan/a atau Lemba aga Negara a yang ditandatanganii 11 Maret 2013 terkait p percepatan pengukuhan kawasa an hutan In ndonesia. Komnas K HA AM adalah salah satu pih hak yang iku ut menanda atangani. In nkuiri nasion nal sejalan dengan ageenda NKB yaitu, pertama a, harmon nisasi keb bijakan da an peratu uran perundang-undaangan; ke edua, penyela arasan tekn nis dan pro osedur; da n ketiga, resolusi r konflik didasaari pada prinsip keadilan n, penghorm matan, dan pemajuan H HAM sesua ai peraturan perundangg-undangan n. Pada aras politik, inkuiri nasional sejala an dengan sembilan agenda a priooritas (Nawacita) Preside en Joko Widodo dan Kabinet K Kerja. Presiden Joko Widodo tellah menyatakan komitme ennya untu uk melindun ngi lembag ga-lembaga adat lokal dan hak- hak masya arakat hukum adat. Komitmen ini se esungguhnyya telah memberikan harapan bbaru bagi proses remedi (perbaikan kondisi) terrhadap pen ngabaian ke eberadaan MHA M dan ppelanggaran n hakhak MH HA. Salah seorang g peserta Den ngar Keteranga gan Umum (DKU) di Jayapura-Papu ua, 26 s.d. 28 No ovember 2014 (Sumber : Tim Inkuiri Nasionall Komnas HAM)) Dengar Ketera angan Umum (DKU) di Jay yapuraPapua, 26 s.d. 28 November 22014 (Sumber : Tim Inkuiri Nasionall Komnas HAM)) 40 Laporan Tahunan Komnas HAM 2014