Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak organisasi massa, serta kelompok perlawanan bersenjata, memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. 106. Aktor non-negara bertanggung jawab menghormati HAM dengan menangani dan mencegah dampak pada HAM atas kegiatan, bisnis, produk, atau jasa mereka karena hubungan mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.44 107. Aktor non-negara bertanggung jawab untuk menghormati HAM dengan menjalankan aktivitasnya secara baik dengan tidak mengganggu penikmatan hak atas tempat tinggal yang layak, tidak terlibat dalam penggusuran paksa, maupun aktivitas lain yang berdampak buruk pada penikmatan hak atas tempat tinggal yang layak. 108. Dalam Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangda tentang Bisnis dan HAM, perusahaan sebagai aktor non-negara terlepas dari ukuran, sektor, operasional, kepemilikan maupun struktur memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, menghindari pelanggaran HAM dan mengatasi akibat HAM atau menyediakan mekanisme pemulihan atas pelanggaran HAM oleh aktivitas bisnisnya. Skala dan kompleksitas cara-cara perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab HAM dapat beragam berdasarkan dampak buruk atas pelanggaran HAM yang dilakukan. 109. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM yang diwujudkan dengan memiliki kebijakan dan proses yang pantas dan layak sesuai dengan ukuran dan keadaan, meliputi kebijakan komitmen pemenuhan tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggungjawabkan atas cara mereka mengatasi dampak terhadap HAM, serta proses-proses pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan atas keterlibatan perusahaan. 110. Perusahaan bertanggung jawab mematuhi hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Negara, sebagai pihak yang berkewajiban melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis di wilayahnya. 44 United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011. 25