KATA PENGANTAR
Komnas HAM RI sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya,
mempunyai karakter kelembagaan yang imparsial dan independen dalam memberikan
pemaknaan atas standar dan norma HAM. Sejauh ini, Komnas HAM RI telah mengesahkan
SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE), SNP tentang Kebebasan
Beragama dan Berkeyakinan, dan SNP tentang Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang merupakan
penjabaran secara praktis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan
nasional, terkait dengan norma-norma HAM yang terus berkembang secara dinamis,
sehingga mampu dimaknai sesuai dengan konteks dan peristiwa. Dengan demikian, standar
norma HAM mampu dipahami dan diimplementasikan secara baik, oleh pemangku hak,
pengemban kewajiban, maupun aktor- aktor terkait.
Sebagai lembaga yang memiliki karakter independen dan imparsial, Komnas HAM RI memiliki
kewenangan berdasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
untuk merekomendasikan pengemban kewajiban agar melaksanakan apa yang menjadi
saran, pendapat, dan rekomendasi Komnas HAM RI. Di sinilah nilai penting terkait urgensi
dan kemanfaatan dari SNP sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang
independen dan imparsial, sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan. Selain itu bagi pemegang
hak adalah sebagai panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan
mekanisme dalam mengklaim hak asasinya. Sedangkan bagi aktor-aktor lain yang
berkepentingan, SNP menjadi koridor dan batasan agar segala tindakan dan aktivitasnya
menghormati HAM dan tidak berkontribusi atas peristiwa pelanggaran HAM.
Untuk selanjutnya, semoga dokumen SNP ini akan terus dimanfaatkan dan didiseminasikan
secara luas demi mendorong situasi pelaksanaan HAM yang kondusif serta meningkatnya
pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI
Ketua
Ahmad Taufan Damanik
ii