Standar Norma Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat | 41
dengar pendapat terbuka dan tertutup, pengambilan pernyataan, wawancara, dan submisi
tertulis. Di dalam laporan akhirnya ‘Per Memoriam Ad Spem,’ komisi ini mengeluarkan
beberapa rekomendasi, yaitu rekomendasi mengenai akuntabilitas dan reformasi
kelembagaan; rekomendasi terkait kebijakan perbatasan dan keamanan bersama;
rekomendasi resolusi konflik dan layanan psikososial bagi para korban; rekomendasi terkait
persoalan ekonomi dan aset; rekomendasi pembentukan komisi untuk orang hilang;
rekomendasi untuk pengakuan dan permintaan maaf; serta rekomendasi jangka panjang dan
aspiratif untuk meningkatkan persahabatan dan rekonsiliasi di antara kedua bangsa.
Pendokumentasian Arsip
176. Salah satu bagian penting dari bentuk remedi terkait hak untuk mengetahui adalah pelestarian
arsip. Pelestarian arsip mencakup tindakan teknis dan penerapan sanksi untuk mencegah
pemindahan, perusakan, penyembunyian atau pemalsuan arsip, untuk mencegah impunitas
bagi pelaku pelanggaran HAM.124 Salah satu contoh model pendokumentasian arsip oleh
Negara dilakukan di Cile.125
Perubahan Kurikulum Pendidikan/Sekolah
177. Perubahan kurikulum pendidikan merupakan salah satu model remedi yang terkait hak untuk
mengetahui dan pencegahan keberulangan. Perubahan kurikulum dapat dilakukan terhadap
kurikulum pendidikan sejarah, pendidikan kewarganegaraan, dan kurikulum HAM.126
Beberapa negara yang pernah melakukan perubahan kurikulum pendidikan/sekolah dalam
kaitannya dengan pengalaman pelanggaran HAM yang pernah terjadi, di antaranya Cile127 dan
Guatemala.128
178. Modul Napak Reformasi Tragedi 1998 yang disusun oleh Komnas Perempuan
merekomendasikan untuk memasukkan pendidikan sejarah Reformasi, termasuk sejarah
mengenai Tragedi Mei 1998 ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Pengenalan terhadap
peristiwa-peristiwa tersebut penting sebagai upaya untuk mencegah berulangnya peristiwa
serupa di masa mendatang, khususnya ingatan terhadap peristiwa kekerasan seksual dan
stigma terhadap korban yang terbakar sebagai penjarah. Pengetahuan sejarah semacam ini
juga akan memberikan hak dari para korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan.129
124
Orentlicher, op.cit., Prinsip 14.
Elizabeth Lira, “Policy for Human Rights Violations in Chile,” dalam Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations,
Oxford University Press, 2006, hlm. 55–101. Pada 1992 Cile mengesahkan undang-undang yang menetapkan
Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi (the National Corporation for Reparation and Reconciliation)
sebagai pelaksana rekomendasi KKR Cile dan upaya-upaya reparasi bagi korban. Lembaga ini kemudian
membentuk Program Pusat Arsip dan Dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan berbagai dokumentasi buku,
dokumentasi, sejarah, yang dikumpulkan oleh Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi.
125
126
Dewan HAM PBB, Promotion of Truth… op.cit., para 44.
Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi di Cile membentuk Program Pendidikan dan Promosi
Budaya untuk memperkenalkan program pendidikan HAM di sekolah. Program ini bertujuan untuk memperkuat
budaya HAM di negara tersebut. Setelah masa kerja Lembaga Nasional untuk Pemulihan dan Rekonsiliasi selesai,
tim program ini kemudian menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan. Lihat Lira, loc.cit.
127
Laporan Komisi Klarifikasi Sejarah Guatemala (Commission para el Esclarecimiento Histórico/CEH) yang diberi
judul Nunca Más, telah membantu membuka “ruang” sosial untuk diskusi tentang masa lalu. Salah satunya hasilnya
adalah munculnya minat banyak guru dan sekolah untuk memasukkan materi tentang masa lalu dalam program
studi mereka, yang pada masa lalu dianggap tabu. Dewan HAM PBB, Promotion of Truth...loc.cit.
128
Komnas Perempuan (2012) Napak Reformasi Tragedi Mei 1998, https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodul-referensi-pemantauan-detail/napak-reformasi-tragedi-mei-1998.
129