3.1.1.3 MEDIASI HAM OLEH BAGIAN
DUKUNGAN MEDIASI
A. Data Kasus
Pada tahun 2018, Bagian Dukungan Mediasi menerima
126 kasus baru, yang berasal dari Bagian Dukungan
Pelayanan Pengaduan sebanyak 112 kasus dan Bagian
Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 14
kasus. Selain kasus baru tersebut, Bagian Dukungan
Mediasi pun masih menangani 685 kasus dari tahun-
tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai
atau ditutup.
Dalam proses penanganan terhadap kasus tersebut
selama tahun 2018, terdapat 168 kasus yang sudah
ditutup baik terhadap kasus baru maupun kasus lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 3.8 Data kasus
Tabel 3.9 Isu kasus
37
Berdasarkan identifikasi data kasus yang diterima
di tahun 2018, adapun tipologi kasus yang diterima
antara lain:
1. Isu kasus
Isu kasus yang paling banyak diadukan pada
tahun 2018 adalah isu lahan sebanyak 52 kasus,
isu ketenagakerjaan sebanyak 40 kasus dan
isu penggusuran sebanyak 12 kasus.
Beberapa latar belakang penting timbulnya kasus
dengan isu lahan antara lain didorong oleh tumpang tindih klaim atas kepemilikan dan pengelolaan
lahan serta kasus pembayaran atas kompensasi
penggunaan lahan oleh korporasi dan Negara
sebagai konsekuensi logis atas perluasan usaha
korporasi dan pembangunan infrastruktur yang
merupakan proyek pemerintah dibidang infrastruktur.
Sementara itu di bidang ketenagakerjaan, timbulnya kasus mayoritas dilatarbelakangi oleh pemutusan hubungan kerja sepihak, ketidak sesuaian
dalam pemberian upah, tunjangan lainnya serta
pelarangan berorganisasi dan mogok kerja.
Selanjutnya terkait isu penggusuran dilatarbelakangi oleh adanya pembiaran atau ketidaktegasan dari Pemerintah atau Korporasi selaku pemilik
lahan atau bangunan dalam waktu lama, sehingga
masyarakat yang menempati lahan atau bangunan secara ilegal merasa sudah memiliki dan melakukan banyak perubahan terhadap aset yang
mereka kuasai. Selain itu penggusuran dilatarbelakangi adanya kebutuhan lahan atau akses untuk
kepentingan fasilitas umum, misalnya pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain.
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018