16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;
17. Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Nomor: 59 A/KOMNAS HAM/X/2008;
18. Peraturan Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar
Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia;
19. Peraturan Komnas HAM Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010
tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia;
20. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 001/I/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang tercantum
dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa ”Biro Administrasi Penegakan HAM
mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan pelayanan pengaduan,
pemantauan, dan penyelidikan serta mediasi di bidang penegakan hak asasi
manusia”;
21. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 001/I/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI;
22. PMK Nomor 13 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional dan Pendukung
Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;
23. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara
Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
24. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan diubah
kembali dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Paraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah;
25. Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3061/2.1/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016
perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A dan B Dalam Rangka
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Pendukung Anggaran Pengadaan Tanah APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2015 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
Hal| 10