Panduan Pelaksanaan untuk Rencana Aksi Regional tentang Pembela Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Pada tahun 2020, Komisi HAM Filipina merilis pernyataan publik tentang undang-undang anti-teroris yang diusulkan.19 Pernyataan ini dengan jelas menguraikan bahwa ketentuannya mengkhawatirkan bagi Komisi jika dilihat dari sudut pandang HAM. Saat reformasi yang mengekang pada Undang-Undang Nasional tentang LSM diumumkan, LNHAM Guatemala mengajukan gugatan hukum kepada mahkamah konstitusi negara tersebut, yang meminta agar UU tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi karena dampaknya yang merugikan pada ruang kebebasan masyarakat sipil.20 E. Undang-undang untuk perlindungan pembela HAM Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan agar PHAM dapat melakukan pekerjaannya secara leluasa di lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pakar dan mekanisme PBB, seperti Special Procedure (Prosedur Khusus), Treaty Body (Badan Traktat), Dewan HAM serta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, bersama dengan badan pakar HAM regional, telah mendesak Negara-Negara untuk mengimplementasikan undang-undang yang secara eksplisit menjamin penegasan hak dalam Pernyataan PBB tentang PHAM. Mekanisme perlindungan pembela HAM pertama kali dibuat di Kolombia dan Brasil pada tahun 90-an. Barubaru ini, Pantai Gading, Burkina Faso, dan Mali di Afrika Barat, serta Honduras, Meksiko, Peru, dan Mongolia telah mengadopsi undang-undang perlindungan PHAM, serta rancangan undang-undang sudah diajukan ke Parlemen di Filipina. Pada tahun 2016, ISHR memfasilitasi pengembangan ‘Model Hukum tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi PHAM’.21 Model Hukum ini direkomendasikan oleh 28 pakar tingkat tinggi dan dikembangkan selama tiga tahun berdasarkan informasi dari lebih 500 PHAM di lebih dari 110 Negara dari seluruh wilayah, subwilayah, dan tradisi hukum. Model Hukum ini memenuhi tiga sasaran utama: • Untuk membantu dan menyediakan panduan teknis bagi Negara-negara dalam mengembangkan undangundang, kebijakan, dan lembaga di tingkat nasional guna mendukung pekerjaan pembela HAM serta melindungi mereka dari tindakan pembalasan dan serangan; • Untuk menyediakan sarana bagi pembela HAM yang memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum untuk pekerjaan penting mereka; dan • Untuk menyediakan sarana kepada Negara dan pembela HAM dalam mengukur dan menilai jangkauan dan efektivitas undang-undang dan kebijakan yang sudah ada. Model Hukum ini menyediakan materi penting untuk LNHAM yang bekerja sama dengan PHAM serta masyarakat sipil untuk menuju pengembangan undang-undang perlindungan PHAM. Model Hukum ini dimaksudkan agar sebisa mungkin komprehensif, sembari mengakui bahwa ini akan menuntut adaptasi pada konteks nasional, serta kerangka kerja hukum nasional dan konstitusional. Ketentuan substantif dalam Model Hukum ini dimaksudkan, paling tidak, untuk menyediakan dasar perbandingan serta memberikan keberlakuan dan kekuatan hukum penuh untuk ketentuan yang relevan dalam Deklarasi PBB. Serangkaian ketentuan juga telah dimasukkan atau disampaikan melalui praktik baik yang mungkin melampaui kewajiban atau standar yang disertakan dalam Deklarasi PBB atau instrumen internasional lainnya. Model Hukum ini juga dapat diadopsi dalam berbagai cara, tergantung pada konteks dan tradisi hukum nasional, termasuk melalui kombinasi undang-undang dan peraturan, atau undang-undang dan keputusan presiden atau eksekutif, atau undang-undang dan kebijakan. 14 19 https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-proposed-anti-terrorism-act-of-2020/ 20 https://twitter.com/PDHgt/status/1407028163104886800 21 https://ishr.ch/defenders-toolbox/resources/model-law/