AKSI NASIONAL 1: Memperjuangkan perlindungan hukum nasional D. Undang-undang yang mengekang hak-hak pembela HAM Masih terdapat kesenjangan besar antara komitmen yang dibuat oleh Negara-Negara melalui Deklarasi PBB tentang PHAM serta instrumen internasional lainnya tentang perlindungan terhadap PHAM, serta implementasinya di lapangan. Terdapat juga peningkatan kekhawatiran dalam koridor hukum yang membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan dasar, hak-hak yang penting bagi pembela HAM untuk melaksanakan pekerjaannya yang sah. Misalnya, undang-undang anti-terorisme di Filipina13 Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong,14 Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Daring, Undang-Undang Ketertiban Umum, dan Undang-Undang Administrasi Peradilan di Singapura,15 dan Rancangan Undang-Undang Ketertiban Umum di Kamboja.16 Seperti yang dinyatakan dalam Prinsip-Prinsip Paris, LNHAM harus memiliki kompetensi untuk menyampaikan pendapatnya kepada Parlemen dan badan yang berwenang lainnya, tentang ketentuan legislatif atau administratif yang berdampak terhadap HAM, merekomendasikan pengadopsian atau amendemen terhadap undang-undang nasional guna mematuhi instrumen HAM internasional dan secara bebas menjawab opini publik terkait masalah HAM.17 Anda memiliki peran penting dalam memantau rancangan undang-undang yang mungkin memiliki konsekuensi (yang diinginkan atau tidak diinginkan) dari mengekang hak-hak PHAM. Penting kiranya untuk mempertimbangkan bahwa undang-undang ini secara eksplisit jarang menyebutkan niat untuk mengekang PHAM. Undang-undang seperti ini biasanya disajikan dengan lingkup yang luas dan tidak jelas seperti “menjaga ketertiban umum”, “memberantas terorisme”, atau “melindungi keamanan nasional”. Pelibatan dalam undang-undang yang memengaruhi hak-hak PHAM harus dilakukan melalui konsultasi dengan PHAM serta pemangku kepentingan lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan pengaruh dari undang-undang tersebut. Konsultasi tersebut juga akan memberikan panduan terkait undang-undang yang menuntut perhatian serius dari LNHAM Anda dalam mendesak pembatalan atau amandemen undang-undang, kebijakan, atau peraturan, atau ketentuan spesifik dalam instrumen tersebut. Begitu undang-undang yang berbahaya telah diidentifikasi, strategi tindak lanjut harus dikembangkan. Strategi LNHAM dalam mengamendemen atau membatalkan undang-undang yang mengekang dapat mencakup pernyataan publik yang mengungkapkan kekhawatiran terhadap instrumen, litigasi demi kepentingan umum, penyelidikan nasional, advokasi langsung dengan perwakilan pemerintah dan badan pemerintah atau anggota parlemen, serta kampanye yang fokus pada masyarakat. Anda dapat mengembangkan advokasi dan saran teknis yang paling sesuai dengan konteks nasional tertentu serta dikembangkan dan diterapkan melalui konsultasi dengan PHAM. Kegiatan edukasi dan promosi tentang topik HAM juga dapat berfungsi sebagai bagian dari kampanye untuk menolak undang-undang yang mengekang. Forum atau webinar di mana anggota LNHAM Anda mendiskusikan implikasi hukum dari undang-undang tersebut dapat menjadi cara yang berguna untuk memberi informasi, menyampaikan info terbaru, dan berdiskusi dengan masyarakat sipil. Kegiatan ini dapat diadakan, disponsori, atau didukung oleh LNHAM Anda. Anda juga dapat meminta dukungan atau pernyataan dari organisasi internasional, yang mungkin memiliki jangkauan daring lebih jauh atau di lingkup internasional. Contoh yang berguna dapat dilihat di situs ‘Laporan dan penelusuran komunikasi’ OHCHR, tempat disimpannya komunikasi oleh pemegang mandat Special Procedure (Prosedur Khusus) PBB untuk NegaraNegara, beberapa di antaranya terkait dengan undang-undang, kebijakan, dan peraturan di tingkat nasional, serta standar HAM internasional yang terkait.18 Anda juga dapat menghubungi pemegang mandat Prosedur Khusus terkait untuk meminta saran. 13 https://ishr.ch/latest-updates/philippines-anti-terrorism-law-further-threatens-safety-human-rights-defenders/ 14 https://ishr.ch/latest-updates/hong-kong-un-committee-raises-questions-about-national-security-law-police-violence-and-free/ 15 https://www.hrw.org/news/2021/09/30/singapore-must-expand-civic-space-and-end-undue-restrictionsfundamental-freedoms# 16 https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/2873/2020/en/ 17 Prinsip-Prinsip Paris A.3; https://apf-prod.s3.amazonaws.com/media/resource_file/SCA_General_Observations_ February_2018.pdf?AWSAccessKeyId=AKIA57J6V557ISASX34R&Signature=B5aMLNOsFlJiyYXBujtR%2Fh21ag0%3D&Expir es=1635448674 G.O. 1.2 Mandat HAM 18 spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=30; ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/comments-legislationpolicy.aspx 13